Misalnya, pemerintahan di masa kepemimpinan Bupati Benny Laos dan Wakilnya, Asrun Padoma yang mendapatkan begitu banyak opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) terkait pengelolaan keuangan.

Padahal, kenyataan di Morotai banyak persoalan yang terjadi.

“Pemberian WTP waktu itu tidak berbanding lurus dengan fakta di lapangan. Tapi kenapa baru diungkap sekarang. Misalnya, pajak hotel yang tidak dibayar, galian C, air bersih dan lain-lain. Padahal itu sudah menyalahi aturan yang berlaku. Sebab pemerintah daerah wajib menarik retribusi pajak perhotelan maupun galian C. Anehnya di Morotai tidak diberlakukan hal tersebut, bahkan masih banyak lagi masalah yang terjadi. Ini merupakan sesuatu yang sangat miris,”ungkap Irwan.

Selain itu, KPK juga disarankan agar tidak sebatas bicara saja lalu tidak ada tindaklanjut sama sekali.

Karena KPK harusnya mengambil langkah untuk mendalami sejumlah persoalan di Morotai, termasuk masalah realisasi dana covid19, pinjaman dana Pemulihan Ekonomi (PEN) sekitar Rp200 miliar serta dana BUMDes yang sempat dilidik Aparat Penegak Hukum (APH) di Maluku Utara namun tidak ada kejelasan sampai saat ini.

Baca Halaman Selanjutnya...