Sedikitnya, ada tiga tantangan yang dihadapi Kementerian ATR/BPN dalam mengintegrasikan data untuk mendukung kebijakan satu peta. “Pertama, belum adanya standarisasi data untuk pertanahan sesuai kebijakan satu peta dan satu data Indonesia. Kedua, masih berprosesnya penyusunan database pertanahan dan ruang yang terintegrasi. Ketiga, data yang tersedia belum bisa diakses dan dimanfaatkan secara mudah serta transparan karena masih interoperabilitas,” jelas Menteri AHY.

One Map Policy Summit 2024 sendiri merupakan agenda tahunan yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu tujuan penyelenggaraannya untuk merumuskan ide, gagasan dan terobosan dalam menjawab tantangan serta keberlanjutan kebijakan satu peta serta penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang selepas tahun 2024.

Pertemuan kali ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. Hadir menyampaikan laporan pelaksanaan One Map Policy, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, Wakil Menteri Pertanian, Harvick Hasnul Qalbi serta Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo.

Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama beserta jajaran di Kementerian ATR/BPN.(aji)