Daruba, malutpost.com – Pasca dilantik sebagai Pj Bupati pada Sabtu 25 Mei, Burnawan akhirnya tiba di Kabupaten Pulau Morotai pada Kamis (30/5) sekitar pukul 13.30 WIT.

Informasi kedatangan tersebut langsung direspon massa dari Gerakan Aksi Mahasiswa (GERAM). Mahasiswa dari Unipas ini lalu menggelar aksi di depan kantor Bupati Pulau Morotai.

Dalam kesempatan ini, massa aksi menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi di Pulau Morotai saat masa kepemimpinan Pj Bupati sebelumnya yakni, Muhammad Umar Ali. Mulai dari pengelolaan pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, krisis air bersih, pembangunan infrastruktur serta perputaran ekonomi masyarakat yang makin mencekik.

Salah satu massa aksi, Suhaedir dalam orasi mengatakan, sejumlah persoalan yang terjadi di Morotai merupakan kegagalan pemerintahan sebelumnya. Sebab bagi massa aksi, Pj Bupati yang sebelumnya dijabat Muhammad Umar Ali sudah seharusnya menyelesaikan persoalan yang terjadi saat memimpin daerah.

“Pj Bupati yang baru saja masa jabatannya berakhir beberapa hari kemarin sebagai bentuk dari pengkhianatan karena sudah meninggalkan begitu banyak persoalan yang terjadi di Pulau Morotai,”tegasnya.

Suhaedir lalu mengungkap, ada 14 tuntutan dari massa aksi menyikapi persoalan di Morotai. Diantaranya, pengelolaan pendidikan yang terkesan tidak becus diurus oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Beberapa waktu lalu, siswa di Desa Samiyamau tenggelam saat pergi ke sekolah di pulau seberang menggunakan perahu. Itu artinya menunjukkan pengelolaan pendidikan yang tidak becus,”ujarnya.

Lanjut Sujaedir, sudah 16 tahun Kabupaten Pulau Morotai dimekarkan dan berpisah dari Halmahera Utara, namun tidak ada kebijakan yang melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Dengan berbagai persoalan ini, siapa yang harus kita salahkan kalau bukan Pj Bupati sebelumnya. Ini menunjukkan kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan sebagai orang yang pernah memimpin Morotai,"tambahnya.

Dengan begitu, Suhaedir berharap Pj Bupati yang baru saja dilantik segera menyelesaikan sejumlah persoalan yang saat ini menjadi tuntutan massa aksi. “Jika tuntutan kami ini tidak mampu diselesaikan, maka Pj Bupati diminta untuk meninggalkan Pulau Morotai,” pungkasnya.(cr-05/aji)