Selain itu, menjadi sarana informasi dan KIE kepada keluarga berisiko stunting. Diharapkan dengan program ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan makanan dan gizi serta perilaku sehat sehingga dapat mencegah stunting di dalam keluarga.

Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara menyampaikan data verifikasi dan validasi (verval) keluarga resiko stunting dalam percepatan penurunan stunting Provinsi Maluku Utara.

“Melihat angka prevalensi stunting Maluku Utara di angka 23,7% maka tentunya penurunan stunting ini menjadi fokus kita bersama, saya berharap data by name by address (bnba) keluarga beresiko stunting yang ada di BKKBN bisa menjadi sumber data dalam pelaksanaan intervensi keluarga resiko stunting,"ujar Nuryamin.

“kolaborasi antara BKKBN dan Dinas Pangan harus terus di tingkatkan, karena beberapa data indikator FSVA dapat dilihat dari data keluarga resiko stunting yang ada di BKKBN”, tambahnya.

Beberapa data indikator peta ketahanan dan kerentanan pangan dapat bersumber dari BKKBN yaitu Presentase Penduduk Miskin, Presentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik, Presentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih, Presentase Angka Stunting.

Kegiatan ini juga di hadiri oleh Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Provinsi Maluku Utara Dr. Daud Djubedi, SH., LL.M, Pejabat di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, dan Pejabat Penyusun FSVA Kab/Kota se-Provinsi Maluku Utara. (ikh)