Ternate, malutpost.com -- Ketua DPW Partai NasDem, Achmad Hatari menyatakan sikap maju pada Pilkada Maluku Utara tahun 2024.

Bagi Hatari, dalam membangun Maluku Utara kedepan selain mendorong sektor-sektor strategis, hal penting yang harus diperhatikan adalah sikap dan perilaku kepemimpinan di daerah.

"Jika ini tidak dibenahi, maka berpotensi menjadi sumber krisis multidimensi,"aku Hatari, Kamis (9/5/2024).

Menurutnya, orientasi kepemimpinan seorang kepala daerah harus jelas antara kata dan perbuatan ysng seiring. Apalagi, sambung Hatari, dalam rangka transformasi birokrasi, aspek keteladanan menjadi kunci keberhasilan karena sebagai panutan masyarakat.

"Bagi saya tidaklah berlebihan bahwa Provinsi Maluku Utara saat kepemimpinan Abdul Gani Kasuba sangat buruk, terutama dalam tata kelola keuangan. Makanya kedepan, dibutuhkan seorang calon gubernur yang mampu, cakap dan menjadi teladan untuk masyarakat,"tandasnya.

Hatari menyebut, kriterianya dalam kepemimpinan bukan sekadar mencari kekuasaan, apalagi menumpuk kekayaan dengan melibatkan kroni-kroninya dan keluarga.

"Bagi saya kedepan, gaya kepemimpinan seperti ini tidak bisa berlanjut,"kata mantan Ketua Dewan Pakar ICMI Organisasi Wilayah Papua tahun 2006 hingga 2013 itu.

Untuk diketahui, Achmad Hatari merupakan seorang mantan birokrat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua. Ia juga pernah menjadi dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Akuntansi Jayapura serta Universitas Cenderawasih selama 8 tahun.

Selain itu, Hatari juga aktif mengikuti kursus mengenai keuangan di berbagai Universitas di Amerika Serikat, Amerika Latin, Singapura dan negara asia lainnya. Saat ini, pria kelahiran Kota Tidore Kepulauan itu menjabat sebagai pimpinan Komisi XI DPR RI yang mengurusi bidang keuangan, perencanaan, pembangunan dan perbankan.

Bagi Hatari, perubahan kepemimpinan harus menjadi orientasi kedepan. Sebab, jika ini semua tidak dikelola secara baik, maka akan membuat daerah ini semakin jauh dari harapan. Bahkan kata Hatari, ironisnya di Maluku Utara banyak desa yang belum teraliri listrik dan infrastruktur vital lain. Dan ini adalah hasil dari proses politik kepemimpinan yang konservatif dan hanya cenderung mengejar kekuasaan setelah Maluku Utara menjadi provinsi.

Doktor jebolan Universitas Padjadjaran ini melihat, kerangka pemikiran dalam menjalankan pembangunan saat di Maluku Utara saat ini, harus diserahkan pada pemimpin yang profesional, jujur, dan memiliki empati terhadap kesulitan masyarakat.

"Inilah garis besar visi saya jika dipercayakan memimpin Maluku Utara," pungkasnya.(nar/pn/aji)