"Kemudian satu hal yang paling penting adalah soal tindakan tindakan yang sering mereka (minoritas) alami, seperti diskriminasi, kekerasan, bahkan perkosaan terhadap perempuan dan anak," ungkap Fahrizal.

Atas sejumlah kondisi itu, Pemkot Ternate maupun DPRD perlu menyikapi ini dengan menerbitkan Regulasi.

"Kenapa penting, karena Kota Ternate sudah inklusif sajak dulu, jadi hal-hal demikian (inklusif) harus dijaga agar Kota Ternate tidak menjadi sarang pelanggaran HAM," tandas Fahrizal.

Sementara Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman mengatakan, pihaknya akan mencari model agar problem-problem yang disampaikan melalui Diskusi ini bisa ditindaklanjuti dengan cara keberpihakan.

Menurut Wali Kota, Perda hanyalah instrumen, yang terpenting adalah seberapa banyak aspirasi dari minoritas baik disabilitas dan gender bisa terpenuhi.

"Untuk itu, sekarang sedang dipikirkan agar teman-teman komunitas ini punya forum tersendiri, sehingga forum itu bisa melahirkan berbagai aspirasi, kemudian kita lihat mana aspirasi yang menjadi skala prioritas untuk kita tuntaskan melalui APBD di setiap tahun," kata Wali Kota saat diwawancarai usai Diskusi.

Menurut Wali Kota, diskusi ini adalah pemantik, masih ada tahapan -tahapan yang harus dilalui. (fan)