Oleh karena itu, pertumbuhan tinggi harus berbanding lurus dengan kurangnya angka pengangguran. Ia mengatakan ada terjadi disparitas pendapatan perkapita perwilayah yang disebabkan infrastruktur wilayah yang masih terbatas dan distribusi tenaga kerja di suatu wilayah juga masih sangat terbatas.

"Contoh di Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Selatan, ini terkonsentrasi penerapan tenaga kerja. Sedangkan daerah lain masih terjadi pengangguran yang cukup tinggi karena peluang investasi yang masuk cukup kecil,"  katanya.

Yasin mengungkapkan data kemiskinan yang diperoleh Pemda Maluku Utara  kurang lebih 78.000 atau berada di angka 6 persen lebih.

"Kita diminta oleh Bappenas harus turun jadi 2 persen di tahun 2025 hingga 2026. Sedangkan fiskal kita terbatas, total fiskal Maluku Utara kan 3 triliun lebih. Oleh karena itu saya minta pemerintah pusat juga harus kucur tambahan dana, bukan hanya harap APBD," ujar Yasin.

Dia juga menyampaikan kepada kepala-kepala Bappeda kabupaten/kota bahwa angka kemiskinan merupakan akumulatif provinsi tetapi ada di kabupaten/kota. Yasin menyebut angka tertinggi kemiskinan berada di Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Selatan dan Halmahera Timur. “Soal angkanya nanti saya cek kembali,” tuturnya. (nar)