Sementara itu luas konsesi pertambangan meningkat pesat. Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara menyebutkan konsesi pertambangan berada di kawasan hutan tahun 2018 seluas 72.775 hektar. Terdiri dari hutan lindung Ake Kobe seluas 35.155 hektar dan hutan produksi Terbatas (HPT) 20.210 hektar. Kemudian, hutan produksi tetap 8.886 hektar, dan hutan produksi dikonversi (HPK) 8.524 hektar.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halteng menyebut luas wilayah Halmahera Tengah yaitu 227.683 hektar. Luas wilayah itu pada Agustus 2018 terbebani 66 izin usaha pertambangan (IUP) dengan luas konsesi mencapai 142.964,79 hektar. Artinya sekitar 60 persen Halteng jadi industri tambang, dan ironisnya sebagian konsesi berada di kawasan hutan.

Lahan yang paling banyak diambilalih tambang menurut data Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Maluku Utara yaitu, Desa Kulo Jaya, Woe Jara, Woe Kobe, Lelilef Waibulen, Lelilef Sawai, Gamat, Sagea. Bahkan di Desa Lelilef Sawai hampir secara keseluruhan pemukiman masuk dalam area konsensi Weda Bay Nikel (WBN) 45.065,00 hektar.

Selain WBN ada perusahan lain yang memiliki konsesi tambang yaitu, PT. Smart Marsindo 666,30 hektar,PT. Aneka Niaga Prima 459,66 hektar, PT. Tekindo Energi 1.000,00 hektar, PT Sapphire Indonesia Mining 291,74 hektar, PT. Harum Sukses Mining 990,00 hektar, PT Bakti PertiwiNusantara 1.232,00 hektar, PT. Dharma Rosadi Internasional 1.017,00 hektar, PT. First Pacific Mining 2.080,00 hektar, PT. Karunia Sagea Mineral 907,20 hektar, PT. Mineral Trobos 315,00 hektar, PT. Smart Marsindo 666,30 hektar, PT. Karya Wijaya 500,00 hektar, PT. Anugrah Sukses Mining 503,00 hektar, PT. Lopoly Mining CDX 47,40 hektar, PT. Bartra Putra Mulia 1.850,00 hektar.

Selain itu, ada juga beberapa perusahan yang luas konsesinya sampai ke Kabupaten Halmahera Timur seperti, PT. Mega Haltim Mineral 13.510,00 hektar dan PT. Wana Halmahera Barat Permai 3.986,00 hektar.

Baca halaman selanjutnya...