1. Beranda
  2. Halmahera Timur

Bangun Kawasan Tanpa AMDAL, PT Feni Diminta Setop Aktivitas

Oleh ,

Maba, malutpost.com – Ambisi menjadikan Kawasan Industri Buli, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai salah satu pusat industri nikel dan teknologi baterai kendaraan listrik di Indonesia terus dibayangi persoalan kepatuhan lingkungan.

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikembangkan PT Feni Haltim (FHT), perusahaan bagian dari Antam Grup itu, terus menuai sorotan lantaran aktivitas konstruksi fisik diduga telah berjalan meski dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk penambahan kawasan belum ditetapkan secara resmi.

Proyek yang digadang-gadang menjadi bagian penting dari rantai industri baterai kendaraan listrik terintegrasi itu tidak hanya mendapat sorotan masyarakat, tetapi juga dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Haltim.

Sorotan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidakpatuhan perusahaan terhadap tahapan persetujuan lingkungan. Pasalnya, pembangunan fisik perluasan kawasan disebut sudah berjalan, sementara proses AMDAL masih berada pada tahap pembahasan dan konsultasi publik.

Ketua DPRD Haltim, Idrus E. Maneke, menilai langkah perusahaan tersebut tidak semestinya dilakukan. Menurutnya, seluruh tahapan administrasi dan persetujuan lingkungan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum aktivitas pembangunan dijalankan.

Idrus mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, proses penyusunan AMDAL untuk perluasan kawasan PT FHT memang telah melalui pembahasan dan konsultasi publik. Namun, sampai saat ini dokumen tersebut disebut belum mendapatkan pengesahan atau penetapan.

"Proses AMDAL untuk penambahan kawasan yang saat ini sedang dibangun memang sudah dibahas, tetapi belum ditetapkan secara resmi. PT Feni Haltim nakal juga. Seharusnya mereka menunggu sampai ada pengesahan atau penetapan AMDAL. Konsultasi publik memang sudah dilakukan, tetapi informasinya sampai saat ini belum ada penetapan," ujarnya.

Ia mengatakan, persoalan tersebut juga menjadi salah satu poin utama dalam tuntutan Aliansi Pemuda Buli. Sebab, lokasi pembangunan yang berdekatan dengan kawasan permukiman warga dan fasilitas pendidikan dikhawatirkan menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat sekitar.

Idrus bahkan menyayangkan, sikap perusahaan yang dinilai terburu-buru menjalankan pembangunan sebelum seluruh persyaratan lingkungan dinyatakan tuntas.

"Ini keliru dari pihak Feni. Masa AMDAL belum selesai sudah membangun. Ini jelas bertentangan dengan ketentuan. Oleh karena itu, kami mendesak PT Feni menahan diri dan menghentikan sementara pembangunan sambil menunggu penetapan AMDAL," tegasnya.

Tak hanya meminta perusahaan menghentikan sementara aktivitas pembangunan, Politisi Golkar itu juga, mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melalui instansi terkait segera mengambil langkah konkret dengan turun langsung ke lokasi proyek.

Pemerintah daerah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut, terlebih sudah muncul keluhan dari lingkungan pendidikan yang berada di sekitar kawasan pembangunan.

Ia menyebut, aktivitas proyek perluasan PT FHT mulai dirasakan dampaknya oleh siswa SMP Satu Atap (Satap) yang lokasinya berdekatan dengan area pembangunan.

"Pemerintah daerah melalui instansi teknis harus meninjau langsung dan menghentikan aktivitasnya sambil menunggu proses AMDAL disetujui. Sudah dikeluhkan siswa SMP yang mulai merasakan dampak dari aktivitas pembangunan PT Feni, karena lokasinya yang dekat dengan fasilitas sekolah," pungkasnya. (cr-05)

Baca Juga