1. Beranda
  2. Maluku Utara

Pemprov Maluku Utara Dorong Pengelolaan Sampah Jadi Sumber Ekonomi Baru

Oleh ,

Ternate, malutpost.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) mendorong perubahan besar dalam pengelolaan sampah. Tidak lagi sekadar dipandang sebagai persoalan kebersihan dan lingkungan, sampah harus diolah menjadi sumber ekonomi baru melalui penerapan konsep ekonomi sirkular.

Wakil Gubernur (Wagub) Malut, Sarbin Sehe, menegaskan bahwa pengelolaan sampah membutuhkan langkah konkret, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor agar mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Sarbin saat membuka Kie Raha Economic Forum (KREF) November 2026 bertema “Akselerasi Ekonomi Sirkular: Strategi Transformasi Pengelolaan Sampah dan Pengembangannya Menjadi Waste to Energy di Maluku Utara”, di Ternate, Rabu (18/11/2026).

Menurut Sarbin, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, potensi ekonomi dari pengelolaan sampah harus mulai dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.

“Kita tidak boleh hanya berbicara tentang seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai secara angka-angka ketika angka-angka itu belum mampu memberikan martabat terbaik buat rakyatnya,” tegas Sarbin.

Ia mengakui, persoalan sampah di Maluku Utara masih membutuhkan perhatian serius. Berbagai upaya telah dilakukan, tetapi belum memberikan hasil maksimal dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan membangun kesadaran masyarakat.

Sarbin berharap KREF tidak sekadar menjadi ruang diskusi dan pertukaran gagasan. Forum tersebut harus melahirkan rekomendasi dan program nyata untuk membenahi sistem pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan, pengolahan hingga pemanfaatan kembali menjadi produk bernilai ekonomi.

“Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri. Dibutuhkan kesadaran masyarakat, dukungan dunia usaha, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” menjadi salah satu arah penting transformasi yang didorong pemerintah daerah.

Sementara itu, Deputi Direktur sekaligus Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, mengungkapkan bahwa perekonomian Maluku Utara pada Triwulan III 2026 tumbuh 16,65 persen secara tahunan, meningkat dibandingkan Triwulan II yang mencapai 15,35 persen.

Pertumbuhan tersebut masih didominasi industri pengolahan yang tumbuh 35,19 persen, dengan kontribusi sebesar 51,70 persen terhadap PDRB Maluku Utara.

Kinerja ini ditopang peningkatan produksi produk hilirisasi nikel serta mulai beroperasinya sejumlah komoditas baru, seperti aluminium ingot, nikel kobalt mangan hidroksida, dan akumulator listrik.

Meski mencatat pertumbuhan tinggi, Handi mengingatkan Maluku Utara tidak boleh terus bergantung pada industri pengolahan berbasis mineral. Diversifikasi ekonomi perlu diperkuat agar sumber pertumbuhan semakin luas dan manfaat pembangunan lebih merata.

Ia bilang, salah satu peluang yang dapat dikembangkan adalah ekonomi sirkular melalui pengolahan sampah. Berdasarkan kajian bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), potensi ekonomi sirkular di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp600 triliun per tahun apabila didukung sistem pengelolaan yang memadai.

Handi menilai, persoalan utama selama ini terletak pada belum optimalnya pemilahan sampah. Padahal, sampah yang tercampur justru kehilangan potensi nilai ekonominya karena sulit diproses dan dimanfaatkan kembali.

“Di mana kalau sampah tidak dipilah, itu otomatis kita kehilangan nilai ekonominya. Jadi tidak bernilai,” jelasnya.

Melalui pemilahan dan pengolahan yang tepat, sampah dapat menjadi bahan baku industri daur ulang, produk bernilai tambah hingga sumber energi alternatif melalui konsep waste to energy.

Selain mengatasi persoalan lingkungan, langkah tersebut juga membuka peluang usaha bagi UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong tumbuhnya industri baru di Maluku Utara.

Bank Indonesia juga mendukung langkah Pemprov Maluku Utara bersama Pemerintah Kota Ternate dalam membenahi tempat pemrosesan akhir (TPA) serta menyusun master plan pengelolaan sampah.

Namun, Handi mengingatkan bahwa penerapan teknologi pengolahan sampah harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Karakteristik wilayah kepulauan, volume dan komposisi sampah, kesiapan infrastruktur, kebutuhan investasi hingga keberlanjutan operasional harus menjadi pertimbangan utama.

Ke depan, diperlukan pemetaan potensi sampah, pengembangan proyek percontohan secara bertahap, serta penguatan kerja sama antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dunia usaha, perbankan dan akademisi. (nar) 

Baca Juga