Wagub Sarbin Soroti Proyek SDA Dinas PUPR, Perencanaan Material Jadi Catatan
Sofifi, malutpost.com -- Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Malut), Sarbin Sehe, menegaskan seluruh pekerjaan fisik di bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harus dikebut agar rampung tepat waktu pada akhir 2026.
Penegasan itu disampaikan Sarbin saat memimpin rapat lanjutan evaluasi pelaksanaan anggaran bidang SDA PUPR Provinsi Maluku Utara di ruang VIP Bandara Babullah Ternate, Jumat (23/10/2026).
Dalam evaluasi tersebut, Sarbin mengungkapkan, dari total 24 kegiatan bidang SDA, sekitar 14 kegiatan telah mencapai progres 100 persen. Sementara itu, progres pekerjaan terendah masih berada di angka 42 persen.
Meski terdapat pekerjaan yang belum tuntas, Sarbin mengaku optimistis seluruh kegiatan dapat diselesaikan hingga akhir tahun. Namun, optimisme tersebut harus dibarengi langkah konkret dari kontraktor atau pihak ketiga untuk mempercepat pekerjaan di lapangan.
“Kalau bidang SDA secara umum, insyaallah harapannya sangat besar untuk bisa diselesaikan di akhir tahun,” kata Sarbin.
Menurutnya, sejumlah pekerjaan yang tersisa diperkirakan hanya sekitar 30 hingga 40 persen. Karena itu, kontraktor diminta tidak membuang waktu dan segera mengambil langkah percepatan, mulai dari penambahan tenaga kerja, penerapan sistem kerja bergiliran atau shift, hingga mempercepat mobilisasi material.
“Langkah-langkah yang dijanjikan pihak ketiga tadi, seperti menambah tenaga kerja, memakai sistem shift, dan mempercepat mobilisasi material, harus dilakukan. Dengan begitu, pekerjaan bisa dipastikan selesai,” tegasnya.
Sarbin menjelaskan, 24 kegiatan bidang SDA tersebut tersebar di sejumlah wilayah Maluku Utara, di antaranya di Halmahera Timur, Pulau Morotai, Halmahera Barat, serta di Pulau Obi.
Jenis pekerjaan yang ditangani meliputi pembangunan dan rehabilitasi irigasi, bangunan penahan ombak, serta penahan sungai.
Ia menegaskan, pemerintah daerah menginginkan adanya komitmen yang jelas dari kontraktor mengenai langkah-langkah penyelesaian pekerjaan. Kesepakatan dalam rapat evaluasi harus ditindaklanjuti dengan progres nyata di lapangan.
“Kita ingin ada komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan. Tadi hampir semuanya sudah disepakati,” ujarnya.
Di sisi lain, Sarbin menyoroti kendala ketersediaan material yang turut memengaruhi keterlambatan sejumlah pekerjaan. Menurutnya, persoalan tersebut semestinya dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan dan survei lokasi sebelum pekerjaan dimulai.
Karena itu, ia meminta jajaran Dinas PUPR memperbaiki kualitas perencanaan, terutama dalam memastikan ketersediaan material, jarak sumber material dari lokasi proyek, serta kebutuhan anggaran yang dihitung dalam Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP).
“Dari proses perencanaan harus lebih baik lagi. Pada saat survei lokasi, harus dipastikan betul kalau bangunan ini dikerjakan, materialnya diambil dari mana. Ketersediaan material juga harus dipastikan tidak terlalu jauh, sehingga analisis kebutuhan dalam RAP betul-betul dimasukkan,” tegas Sarbin.
Ia berharap, evaluasi tersebut menjadi dasar bagi PUPR dan pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa sekaligus mencegah persoalan serupa terulang pada proyek berikutnya.
Sementara itu, evaluasi pekerjaan bidang Bina Marga serta Cipta Karya dijadwalkan pada 25 Oktober 2026 dan seterusnya. Sarbin menyebut evaluasi dilakukan secara terpisah agar pembahasan lebih mendalam, termasuk untuk memastikan langkah konkret dan jaminan penyelesaian dari masing-masing kontraktor.
“Evaluasi harus terpisah, saya tidak mau gabung. Kita ingin mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan sehingga betul-betul ada jaminan dari pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan," pungkasnya. (nar)