Warga Braha Jailolo Selatan Keluhkan BSPS 2026, Mengaku Terbebani Biaya Fondasi

Sofifi, malutpost.com -- Sejumlah warga Desa Braha, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, mengeluhkan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah tahun 2026.

Warga mengaku diminta membangun fondasi rumah secara mandiri sebelum proses pengerjaan bantuan dilakukan.

Keluhan tersebut disampaikan warga karena keterbatasan ekonomi membuat mereka kesulitan membeli material seperti batu dan pasir untuk membangun fondasi.

Salah satu warga, Tuti, mengaku keberatan dengan persyaratan tersebut. Menurutnya, bantuan bedah rumah justru diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.

“Kami dari Desa Braha RT 06 dapat bantuan rumah, tapi kami harus beli batu dan pasir, kami tanggung fondasi. Kalau dapat bantuan begini, apakah kami yang seharusnya membeli batu dan pasir?” kata Tuti, melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp, Kamis (22/10/2026).

Warga lainnya mengungkapkan, petugas sebelumnya telah melakukan sosialisasi dan rembuk warga terkait pelaksanaan program tersebut.

Namun, berdasarkan penjelasan yang diterima warga, rumah yang belum memiliki fondasi diminta membangun fondasi terlebih dahulu.

“Kami disuruh buat fondasi dulu, baru mereka kerjakan bedah rumah. Sementara kami belum mampu dengan kondisi ekonomi yang ada,” ungkap warga lainnya.

Warga berharap pemerintah tidak mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat penerima bantuan. Mereka meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Gubernur Sherly Tjoanda, serta instansi berwenang untuk turun tangan mencari solusi agar bantuan tersebut benar-benar dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

“Mohon bantuannya, supaya Ibu Sherly bisa melihat desa kami yang mendapat bantuan ini,” ujar warga.

Diketahui, program BSPS merupakan program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni. Di Maluku Utara, program ini dialokasikan dengan total anggaran sekitar Rp160 miliar dan menyasar penerima di 10 kabupaten/kota.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, sebelumnya menyampaikan bahwa pelaksanaan program bedah rumah tersebut terus berjalan.

Hal itu disampaikannya setelah memimpin rapat bersama Direktur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) di Sahid Bella, Kota Ternate, pada Selasa (6/10/2026) lalu.

“Tadi membahas tentang realisasi BSPS yang ada di Maluku Utara. Total sudah ada 4.500 yang sudah selesai diverifikasi. Namanya bedah rumah, itu dari APBN Kementerian Perumahan, program Presiden Prabowo dan tersebar di 10 kabupaten/kota,” kata Sherly saat itu.

Hingga berita ini dipublish, malutpost.com telah berupaya meminta konfirmasi kepada pimpinan Kementerian PKP di Maluku Utara melalui kantor yang beralamat di Kelurahan Tanah Raja, Kota Ternate. Namun, pimpinan tidak berada di tempat.

“Maaf, pimpinan ada keluar. Tidak tahu ke di mana,” kata petugas Security. (nar)