Dana BOSP di Atas Rp1 Miliar tapi Sekolah Rusak, Sherly Ancam Copot Kepala Sekolah
Ternate, malutpost.com -- Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan akan mencopot kepala sekolah yang terbukti gagal mengelola anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), terutama sekolah yang menerima anggaran di atas Rp1 miliar namun kondisi fasilitasnya masih memprihatinkan.
Sherly mengungkapkan, sejumlah sekolah di Maluku Utara menerima dana BOSP cukup besar, bahkan mencapai Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar per tahun. Namun, besarnya anggaran tersebut dinilai belum tercermin dari kondisi fasilitas sekolah saat dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Ia menemukan sejumlah persoalan fasilitas yang menurutnya seharusnya dapat ditangani melalui pengelolaan anggaran sekolah.
“Seperti kipas angin dan proyektor hanya tersedia satu-dua unit, lampu mati dibiarkan setahun, kloset toilet tersumbat, dan ruang UKS kosong melompong,” kata Sherly, saat membuka Rakor Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2026, Rabu malam (23/9/2026).
Sherly menegaskan, sekolah dengan anggaran BOSP di atas Rp1 miliar harus mampu memastikan kebutuhan dasar fasilitas pendidikan terpenuhi.
Ia mencontohkan fasilitas lapangan olahraga yang masih rusak dan berlubang meski sekolah memiliki dukungan anggaran yang besar. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kinerja kepala sekolah.
“Kepala sekolah yang terbukti gagal mengelola anggaran BOSP di atas Rp1 miliar untuk perbaikan fasilitas akan dicopot dari jabatannya,” tegas Sherly.
Ia menekankan, evaluasi tidak hanya akan melihat kelengkapan administrasi penggunaan BOSP, tetapi juga kondisi nyata sekolah dan manfaat anggaran bagi siswa.
Selain persoalan fasilitas, Sherly menyoroti capaian mutu pendidikan Maluku Utara, khususnya kemampuan literasi dan numerasi siswa. Ia menyebut skor literasi dan numerasi siswa saat ini masih berada di angka 36.
Angka tersebut, menurut Sherly, menunjukkan masih rendahnya kemampuan siswa dalam memahami informasi, percakapan, maupun bahan bacaan yang mereka terima.
Karena itu, Pemprov Maluku Utara akan mendorong transformasi pendidikan yang lebih berorientasi pada output atau hasil.
Sherly juga menyiapkan penerapan sistem reward and punishment dalam pengelolaan satuan pendidikan.
Kepala sekolah yang mampu meningkatkan capaian literasi dan numerasi siswa akan mendapatkan apresiasi, termasuk peluang pengembangan karier.
Sebaliknya, kepala sekolah yang tidak mampu meningkatkan mutu pendidikan akan dievaluasi, termasuk kemungkinan pencopotan jabatan.
“Bagi saya, laporan BOSP yang 100 persen lengkap secara administratif tidak ada artinya jika saat disidak sekolahnya masih rusak. Fokus kita ke depan adalah output,” tegas Sherly.
Ia menambahkan, peningkatan kemampuan literasi dan numerasi akan berdampak pada peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan juga akan memperbesar peluang putra-putri Maluku Utara untuk bersaing masuk sekolah kedinasan maupun perguruan tinggi terbaik.
“Jika skor literasi dan numerasi naik, SPM kita ikut naik, dan anak-anak Maluku Utara akan lebih mudah menembus sekolah kedinasan seperti Akmil, Akpol, IPDN, serta universitas terbaik,” ujarnya.
Di sisi lain, Sherly kembali menegaskan komitmen Pemprov Maluku Utara dalam membebaskan biaya pendidikan bagi siswa.
Sejak 2025, uang komite yang sebelumnya dibebankan kepada orang tua siswa telah dihapus dan pembiayaannya disubsidi melalui dana BOSDA.
Kebijakan tersebut, kata Sherly, menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan akses pendidikan tetap terbuka tanpa membebani orang tua siswa. (nar)