Dinas Teknis Dapat Penekanan Khusus dari Gubernur Sherly terkait Jalan Tani hingga Mutu Pendidikan
Sofifi, malutpost.com -- Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda, memberikan penegasan khusus kepada empat organisasi perangkat daerah (OPD) teknis agar mempercepat pelaksanaan program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Empat OPD yang mendapat perhatian khusus tersebut yakni Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan.
Untuk Dinas Pertanian, Sherly meminta seluruh jajaran memfokuskan program pada percepatan pembukaan dan pembangunan jalan tani. Menurutnya, infrastruktur tersebut sangat penting untuk memperlancar distribusi hasil panen sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
"Dinas Pertanian difokuskan penuh pada percepatan pembukaan dan pembangunan jalan tani guna mendukung distribusi hasil panen," kata Sherly, Senin (27/7/2026).
Sementara itu, Dinas Perikanan diminta terus memperluas bantuan armada bagi nelayan melalui skema kolaborasi dengan berbagai pihak serta pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemprov Maluku Utara menargetkan penyaluran 1.000 unit bantuan mesin perahu setiap tahun guna meningkatkan produktivitas nelayan.
Di sektor pendidikan, Sherly menekankan agar Dinas Pendidikan memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Maluku Utara dan optimalisasi
pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang mencapai sekitar Rp131 miliar per tahun.
Kemudian untuk Dinas Kesehatan bersama OPD teknis lainnya diminta terus meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta memastikan setiap program berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Tak hanya memberikan arahan, Sherly juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar mulai mempersiapkan program kerja tahun 2027 secara matang.
Ia menegaskan, seluruh OPD akan mengikuti sesi presentasi program kerja tahun 2027 di hadapan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah sebagai bagian dari evaluasi sekaligus penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah.
Presentasi tersebut dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026, setelah proses pembahasan dan penyelesaian APBD Perubahan 2026 rampung.
Melalui evaluasi tersebut, Pemprov Maluku Utara berharap setiap OPD mampu menyusun program yang lebih terukur, efektif, dan selaras dengan visi pembangunan daerah. (nar)