WTP untuk Siapa?

Oleh: Asep Gunawan
(Penulis adalah ASN Kabupaten Kepulauan Sula)

Ketika Rapor Keuangan Membanggakan, Tetapi Rapor Kesejahteraan belum Merata

Tahun ini sepuluh pemerintah daerah di Maluku Utara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hanya Kabupaten Pulau Taliabu yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Di atas kertas, pemenangnya sudah jelas.

Sebagian besar daerah dinilai berhasil menyajikan laporan keuangan sesuai standar yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan. Namun ketika data kemiskinan dan kualitas hidup dibuka, ceritanya ternyata tidak sesederhana itu.

Selama ini opini WTP sering dipahami sebagai tanda keberhasilan pemerintah daerah. Setiap kali hasil audit diumumkan, perhatian publik biasanya langsung tertuju pada siapa yang mendapat WTP dan siapa yang tidak.

Tidak ada yang keliru dalam cara pandang itu. WTP memang penting karena menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan.

Namun masyarakat tidak merasakan manfaat WTP secara langsung. Nelayan di pesisir tidak membawa pulang opini audit ketika kembali dari laut.

Petani tidak menukar hasil panennya dengan laporan pemeriksaan. Orang tua yang kembali memutar otak setiap kali tahun ajaran baru tiba juga tidak bertanya berapa kali daerahnya memperoleh WTP.

Yang mereka rasakan adalah kondisi jalan yang dilalui setiap hari, kualitas sekolah, pelayanan kesehatan, serta kesempatan ekonomi yang menentukan kualitas hidup keluarga mereka.

Perbedaan itulah yang sering luput dari perhatian. WTP berbicara tentang tata kelola keuangan, sedangkan kesejahteraan berbicara tentang hasil yang dirasakan masyarakat. Keduanya memang saling berkaitan, tetapi tidak selalu bergerak dalam arah yang sama.

Baca Halaman Selanjutnya..