Sekprov Maluku Utara Soroti Lemahnya Daya Saing UMKM dan Praktik Kurangi Isi Produk

Ternate, malutpost.com -- Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, menyoroti masih rendahnya daya saing sebagian pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.

"UMKM harus mampu menjaga kualitas produk, mempertahankan volume produksi, serta memperluas jaringan pemasaran agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas," tegas Samsuddin di Workshop Perekonomian Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2026, Kamis (9/7/2026).

Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam menjaga kualitas rasa, volume produk, serta kemauan untuk memperluas pasar agar UMKM Maluku Utara bisa naik kelas. Ia mencontohkan fenomena berkurangnya ukuran produk (inflasi volume) yang sering terjadi di pasar lokal yang dapat menurunkan kepercayaan konsumen.

Menurutnya, banyak pelaku usaha yang terlalu nyaman dengan pasar yang telah dimiliki sehingga enggan melakukan ekspansi.

Sebagai langkah perbaikan, Samsuddin mendorong pelaku UMKM membangun konsolidasi usaha melalui koperasi atau manajemen bersama. Menurutnya, model tersebut akan menciptakan skala ekonomi yang lebih kuat sehingga produk UMKM Maluku Utara lebih kompetitif dan mampu menembus pasar nasional.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Fadhil Muhammad, mengatakan workshop tersebut merupakan bagian dari kolaborasi Program Lentera BI Malut bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia mengungkapkan perekonomian Maluku Utara pada triwulan I 2026 diperkirakan masih tumbuh kuat di kisaran 19 persen secara tahunan. Namun, di sisi lain, daerah ini menghadapi tantangan serius berupa inflasi.

Ia menyebut pada Juni 2026, Maluku Utara mencatat inflasi bulanan sebesar 2,45 persen, tertinggi di Indonesia. Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya harga bahan bakar, komoditas perikanan, serta komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah akibat panjangnya rantai distribusi.

Untuk itu, kata dia, melalui workshop yang berlangsung selama dua hari itu, peserta yang berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan para pemangku kepentingan dibekali materi mengenai strategi pengendalian inflasi, Survei Biaya Hidup (SBH), kajian fiskal regional, perlindungan konsumen dari aktivitas keuangan ilegal, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) seperti Gemini dan ChatGPT untuk mendukung penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (nar)