Nazla Tegaskan Peran Perempuan dalam Forum Diskusi Kepulauan, Krisis Ekologis dan Kebijakan Politik
Ternate, malutpost.com -- Nazlatan Ukhra Kasuba, hadir sebagai panelis dalam kegiatan Archipelagic Women (perempuan kepulauan) yang berlangsung di Pandopo Bukit Pelangi, Kota Ternate, Sabtu (23/5/2026), malam.
Kegiatan itu merupakan sebuah forum “Bacarita” bertajuk “Kepulauan, Krisis Ekologis dan Kebijakan Politik".
Di momen tersebut Nazla menegaskan pentingnya peran perempuan dalam kebijakan politik, terutama dalam menghadapi tantangan krisis ekologis di wilayah kepulauan.
Melalui kegiatan ini juga dilangsungkan Launching Archipelagic Women Institute, Hoana Perempuan Kepulauan & Bacarita tentang; Kepulauan Krisis Ekelogis dan Kebijakan Politik; Mengapa Negara Gagal Membaca Pengalaman Perempuan?
Menurut Nazla, perempuan punya posisi strategis dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif, berkeadilan, serta berpihak pada masyarakat pesisir dan keberlanjutan dalam lingkungan hidup.
"Kalau kita berbicara perempuan, maka kita berbicara tentang kehidupan. Ketika kita berbicara tentang kehidupan, maka kita berbicara tentang masyarakat. Jadi, kita berbicara masyarakat, maka kita berbicara tentang kebijakan," kata Nazla.
Politisi muda Partai Gerindra ini menegaskan bahwa suara perempuan jangan hanya didengar saat momentum politik, tetapi harus menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan publik.
"Suara perempuan adalah suara kehidupan. Karena perempuan paling dekat dengan realitas keluarga, pendidikan anak, kebutuhan masyarakat, hingga dampak krisis lingkungan. Maka perempuan harus hadir dan dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan," tegasnya.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara juga menyoroti pentingnya keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan perempuan dan masyarakat kepulauan. Sebab, kebijakan tanpa dukungan anggaran hanya akan menjadi wacana.
"Kalau kita ingin perempuan berdaya, maka negara harus hadir lewat kebijakan dan anggaran yang berpihak. Anggaran untuk perempuan bukan sekadar angka dalam dokumen, tetapi bentuk keberpihakan terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga penguatan ekonomi perempuan," tutur Nazla.
Ia menegaskan kebijakan publik tidak boleh dilepaskan dari realitas sosial masyarakat kepulauan yang sangat bergantung pada kelestarian lingkungan dan keberpihakan negara terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
"Makanya forum ini menjadi ruang diskusi yang mempertemukan aktivis perempuan, akademisi, komunitas, hingga pemangku kebijakan untuk membahas isu kepulauan, krisis ekologis, serta keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik," tandasnya. (one)