Nazla Reses di Desa Doitia Halmahera Utara, Masyarakat Keluhkan Fasilitas Perikanan dan Pertanian
Halut, malutpost.com -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut), Nazlatan Ukhra Kasuba, melaksanakan reses di Desa Doitia, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara (Halut).
Di kesempatan tersebut, warga setempat mengeluhkan fasilitas perikanan dan pertanian. Menurut mereka, sektor perikanan dan pertanian merupakan pekerjaan atau profesi utama di desa ini.
"Pada sektor pertanian masih banyak kendala. Keterbatasan fasilitas, seperti kendaraan roda tiga (viar) dan jalan tani. Sehingga banyak hasil pertanian yang tidak dapat diselamatkan saat musim panen," ujar salah seorang warga ke Nazla saat reses, pafa Jumat (15/5/2026).
Menurutntya, jika pemerintah membantu penyediaan fasilitas pertanian, maka akan sangat membantu pekerjaan para petani.
"Jadi kami berharap, Ibu Nazla yang juga sebagai Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara mendorong keluhan kami ini ke pemerintah. Karena harapan terbesar kami adalah hasil pertanian dapat diselamatkan saat musim panen," tuturnya.
Di sektor perikanan, warga juga meminta agar pemerintah perduli terhadap fasilitas pendukung mulai dari mesin, bodi viber hingga alat tangkap dalam bentuk bantuan.
"Pendapatan kami untuk sekolahkan anak-anak dan menunjang isi dapur bergantung pada sektor perikanan dan pertanian. Jadi banyak kelompok-kelompok nelayan dan petani di Desa ini belum berpenghasilan baik karena keterbatasan fasilitas.
Masyarakat juga meminta pembangunan bronjong di tepi sungai. Sebab rumah-rumah warga selalu terancam saat banjir.
Menanggapi ini, Nazla mengatakan butuh kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah desa untuk menyiapakan data yang akurat untuk didorong ke pemerintah.
"Karena data-data itulah yang menjadi dasar saya untuk sampaikan ke gubernur, wakil gubernur dan dinas terkait. Artinya, saat saya perjuangakan aspirasi masyarakat tidak hanya dengan narasi, tetapi berdasarkan data," kata Politisi Gerindra ini.
"Jika data dan administrasinya lengkap, berarti anggaran yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah karena tepat sasaran dan berdasarkan kebutuhan masyarakat," tandas Nazla. (one)