Komisi III DPRD Soroti Kinerja ESDM Malut, Dua Bidang Tanpa Anggaran di 2026

Sofifi, malutpost.com -- Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara menyoroti berbagai kegiatan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terutama terkait evaluasi program tahun anggaran 2025 dan 2026.

Ketua Komisi III DPRD Maluku Utara, Merlisa Marsaoly, mengatakan pihaknya telah melakukan pembahasan bersama Dinas ESDM guna mengevaluasi sejumlah program yang telah dan akan dijalankan.

"Kita bahas terkait kegiatan-kegiatan di Dinas ESDM tahun 2025 dan 2026," kata Merlisa di Sofifi, Rabu (6/5/2026).

Dalam evaluasi tersebut, Komisi III menemukan adanya dua bidang di Dinas ESDM yang tidak mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2026.

"Dua bidang itu tidak ada anggaran sama sekali,” tegasnya.

Kedua bidang dimaksud yakni bidang mineral dan batu bara serta bidang geologi dan air tanah. Kondisi ini dinilai memprihatinkan karena dapat mempengaruhi kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang ditempatkan pada bidang tersebut.

"Ini yang kita soroti sehingga ke depan anggaran harus difokuskan di situ," ujarnya.

Menurut Merlisa, kedua bidang tersebut memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam di sejumlah wilayah.

Ia menyebut daerah seperti Obi dan Taliabu memiliki potensi besar, terutama dari sektor air tanah yang dapat dimaksimalkan untuk mendongkrak PAD.

"Itu yang disoroti oleh Komisi III,” ujarnya.

Selain persoalan anggaran, DPRD juga menyoroti kondisi terkini terkait pengurangan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di sejumlah perusahaan industri di Maluku Utara yang berpotensi berdampak pada penerimaan daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Abdul Karim Usman, mengatakan kehadirannya di DPRD merupakan bagian dari memenuhi undangan rapat evaluasi bersama.

"Rapat Dinas ESDM dan DPRD evaluasi kegiatan ESDM tahun 2025 dan 2026," ujarnya.

Ia menjelaskan, pada tahun 2025 program utama Dinas ESDM difokuskan pada peningkatan rasio elektrifikasi dan bauran energi. Selain itu, kegiatan di sektor mineral dan batu bara serta geologi juga menjadi bagian dari prioritas program.

Terkait dua bidang yang tidak memiliki anggaran, Abdul Karim mengatakan hal itu dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi.

"Iya ini kan efisiensi juga kan, jadi kita berharap ada perhatian, tapi efisiensi ini kan satu kebijakan nasional sehingga upaya yang kami lakukan juga terbatas," pungkasnya. (nar)