Penurunan Kemiskinan jadi Target RPJMD Pemprov Maluku Utara 2025-2029, Ini Instruksi Wagub saar Rakor TKPK dengan Kabupaten Kota
Sofifi, malutpost.com -- Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan pentingnya sinergi kuat antara pemerintah provinsi (pemprov) dan kabupaten/kota untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Ini disampaikan wagub saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, Rabu (3/11/2025).
Wagub mengatakan, tantangan penanggulangan kemiskinan kini semakin kompleks. Isu kemiskinan bukan lagi semata-mata soal pendapatan, tetapi juga mencakup kualitas hidup, ketahanan pangan, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pemerataan kesempatan kerja. Karena itu, ia menekankan perlunya pendekatan kolaboratif dan berbasis data akurat.
"Rakor TKPK ini adalah momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan komitmen kita dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Maluku Utara," tegas Wagub yang juga menjabat Ketua TKPK Provinsi.
Pemprov Maluku Utara menempatkan penurunan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, sebagai prioritas utama dalam RPJMD 2025–2029. Target nasional menuju nol persen kemiskinan ekstrem pada 2028 menjadi fokus yang harus dicapai melalui langkah terukur.
Wagub Sarbin merinci lima langkah strategis yang perlu diperkuat, yaitu:
1. Memperkuat koordinasi lintas sektor melalui peran aktif TKPK provinsi dan kabupaten/kota.
2. Mengintegrasikan dan memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
3. Meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal.
4. Mendorong inovasi daerah serta kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga sosial masyarakat.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan program benar-benar berdampak bagi masyarakat miskin.
Sarbin menegaskan bahwa TKPK bukan sekadar forum administratif, tetapi harus menjadi motor penggerak kebijakan dan aksi nyata di lapangan.
Pada kesempatan itu, ia juga mengapresiasi capaian penurunan angka kemiskinan di Maluku Utara yang turun dari 6,32 persen (Maret 2024) menjadi 5,81 persen (Maret 2025).
"Capaian ini membuktikan bahwa dengan perencanaan matang, kolaborasi, dan kepemimpinan yang kuat, perubahan nyata dapat diwujudkan," ujarnya.
Melalui Rakor ini, setiap kabupaten/kota diharapkan melaporkan progres penanggulangan kemiskinan serta menyusun rencana aksi terintegrasi untuk tahun berikutnya.
"Mari kita perkuat komitmen, berbagi pengalaman, dan menyatukan langkah menuju Maluku Utara yang bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan," pungkasnya. (nar)