Mari kita melangkah pada aspek yang lainnya. Dalam sektor ekonomi, misalnya, bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan. Bank menghimpun dana dari para pemodal atau nasabah penyimpan dalam bentuk simpanan yang disertai imbal hasil (bunga) sesuai kesepakatan.

Dana tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan melalui produk pinjaman atau kredit. Dalam proses penyaluran kredit, bank menawarkan fasilitas keuangan dengan janji pemenuhan kebutuhan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap fasilitas kredit melibatkan perjanjian hukum yang mengikat, yang mencakup kewajiban pembayaran pokok, bunga, dan biaya administrasi.

Kurangnya pemahaman mendalam terhadap detail kontrak, terutama mengenai suku bunga, denda, dan biaya tersembunyi, dapat menempatkan nasabah pada posisi yang rentan.

Oleh karena itu, transparansi penuh dari pihak bank dan peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat adalah kunci untuk memastikan hubungan yang adil dan seimbang. Semua harus terbuka.

Isu-isu serupa mengenai tata kelola dan integritas juga muncul dalam sektor pendidikan. Terdapat laporan dan kasus hukum yang menyoroti penyalahgunaan dana pendidikan yang seharusnya dialokasikan untuk peningkatan kualitas dan pemerataan akses.

Dana yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini terkadang tidak tersalurkan secara optimal atau bahkan menjadi subjek tindak pidana korupsi.

Baca Halaman Selanjutnya..