Program seperti diversifikasi produk kelapa dan pemberdayaan koperasi merah putih (kopmerput), koperasi Babari, perlu didukung secara kelembagaan dan dimasukkan dalam kurikulum lokal untuk mempertahankan nilai-nilai gotong royong sebagai kekuatan ekonomi.

Peningkatan produktivitas pemuda dalam pembangunan juga menjadi kunci untuk memanfaatkan bonus demografi.

Ketiga, menjaga integritas dan tata kelola lingkungan. Pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, penanggulangan bencana, dan penyelesaian konflik agraria harus menjadi prioritas.

Maluku Utara harus memastikan bahwa kekayaan Bualava Kieraha dinikmati oleh rakyatnya dan diwariskan kepada generasi mendatang, bukan hanya oleh segelintir korporasi. HUT Malut ke-26, harus menjadi momentum untuk memastikan pembangunan yang menyejahterakan rakyat, bukan menyingkirkannya.

Hal ini memperlihatkan bahwa provinsi Maluku Utara, bisa menorehkan prestasi ekonomi dan sosial yang gemilang, namun juga harus bisa mengatasi tantangan kesenjangan, ekologi, dan kemandirian fiskal demi masa depan yang lebih adil dan sustainable. (*)