Kondisi ini semakin diperparah dengan akumulasi kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hukum yang melibatkan berbagai institusi, sehingga krisis kepercayaan publik menjadi semakin dalam.

Dalam konteks ini, masyarakat berada dalam dilema: siapa yang dapat dijadikan rujukan moral dan politik ketika hampir semua institusi mengalami defisit legitimasi?

Solusi fundamental atas krisis multidimensional yang dihadapi Indonesia terletak pada reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar filosofis negara tidak boleh dipahami sebatas simbol formal, melainkan harus diinternalisasi sebagai framework etis dalam setiap pengambilan kebijakan politik.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut para pemimpin untuk memiliki integritas moral dan akuntabilitas spiritual dalam menjalankan amanah publik.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengharuskan adanya empati terhadap penderitaan rakyat dan komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial.

Persatuan Indonesia menegaskan pentingnya mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan atau partai.

Baca Halaman Selanjutnya..