Di sisi lain, narasi nasional kerap merayakan keberhasilan ekspor nikel dan investasi asing, tanpa menimbang ongkos sosial-lingkungan yang ditanggung daerah-daerah penghasil.

Ini menunjukkan bahwa “energi hijau” bukan sekadar soal teknologi, tapi tentang siapa yang membuat keputusan, siapa yang dilibatkan, dan siapa yang menanggung dampaknya.

Transisi energi tanpa demokratisasi dan pelibatan lokal hanyalah transformasi sepihak. Jika tidak dibarengi mekanisme akuntabilitas dan penguatan hak komunitas adat, maka yang hijau hanya akan tampak di angka, bukan di kenyataan.

Jalan Hijau yang Mengabaikan Luka

Kemajuan tidak bisa hanya dilihat dari angka penjualan mobil atau panjang jalan tol hijau. Ia harus dilihat dari sejauh mana keadilan dirasakan oleh mereka yang tanahnya ditambang dan udaranya tercemar.

Jika masyarakat lokal tak pernah diajak bicara sejak awal, maka transisi energi hanya akan menjadi wajah baru dari ketimpangan lama. Jangan biarkan Halmahera menjadi halaman belakang dari masa depan yang dibanggakan negeri. (*)