Jakarta, malutpost.com -- Kabar penetapan tersangka mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.

Dahlan Iskan dikabarkan ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat, penggelapan jabatan, dan pencucian uang.

Dilansir https://wartaekonomi.co.id, Ahmad Sahroni menilai bahwa informasi hukum yang menyangkut status seseorang semestinya disampaikan langsung oleh aparat penegak hukum, bukan beredar lebih dahulu di publik tanpa klarifikasi resmi.

Kabar penetapan tersangka Dahlan Iskan muncul dari pemberitaan sejumlah media.

Namun, kuasa hukumnya, Johanes Dipa Widjaja, menyatakan pihaknya belum menerima surat pemberitahuan resmi dari Polda Jawa Timur.

Menanggapi situasi itu, Sahroni mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan proses hukum, terutama yang melibatkan tokoh publik.

Dia menilai penyebaran informasi sensitif seperti status hukum seseorang seharusnya dikendalikan oleh institusi penegak hukum yang berwenang.

“Kasus seperti ini kerap menarik perhatian publik karena selain menjerat tokoh yang dikenal masyarakat, juga proses hukumnya yang kompleks. Menurut hemat saya, kalau memang ada unsur pidana ya diproses sesuai aturan. Tapi jangan sampai informasi hukum yang krusial tersebar duluan ke publik tanpa melalui keterangan resmi aparat terkait, atau pihak yang berwenang," kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (9/7/2025).

"Ini kan juga bisa mengganggu proses hukumnya. Dan kebiasaan seperti ini yang sering membingungkan masyarakat, mengundang kegaduhan dan kecurigaan, padahal polisi tidak bermaksud seperti itu,” timpalnya.

Sahroni juga mengingatkan agar instansi penegak hukum menjalankan tugasnya dengan prinsip kehati-hatian dan penuh tanggung jawab.

Menurutnya, kebocoran informasi penting yang belum dikonfirmasi secara resmi dapat merusak kredibilitas institusi penegak hukum di mata publik.

“Instansi penegak hukum punya tanggung jawab besar dalam menjaga kredibilitas proses hukum. Kalau memang benar Pak Dahlan Iskan sudah ditetapkan sebagai tersangka, sampaikan secara resmi dan terbuka. Ini berlaku untuk kasus apa pun dan oleh penegak hukum mana pun, agar tak seolah-olah proses hukum kita dijalankan di balik layar,” tandas Politikus Partai NasDem itu.

Baca halaman selanjutnya...