Ternate, malutpost.com — Focus Group Discussion (FGD) terkait perikanan di Maluku Utara digelar di Kantor Malut Post, Sabtu (5/7/2025).
FGD tersebut bertajuk “Pembangunan Perikanan Budidaya Berkelanjutan Berbasis Kawasan di Maluku Utara”.
Kegiatan yang digagas oleh Lembaga Pesisir dan Lautan (eLSiL Kie Raha) ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor, mulai dari unsur Pemprov Malut, DPRD Malut, akademisi, pelaku usaha, hingga komunitas pembudidaya.
Project Leader eLSiL Kie Raha, Dr. Ir. Tamrin Ali Ibrahim menjelaskan, bahwa diskusi ini bertujuan untuk merumuskan strategi konkret dalam penguatan sektor perikanan budidaya yang berkelanjutan dan berbasis kawasan di Maluku Utara.
Berdasarkan hasil paparan dan diskusi intensif dalam FGD tersebut, lahir enam rekomendasi strategis sebagai arah pembangunan sektor budidaya di Maluku Utara ke depan, diantaranya:
1. Rapat Koordinasi Perikanan Budidaya Maluku Utara, diantaranya adalah Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perikanan Budidaya Maluku Utara secara rutin sebagai forum konsolidasi lintas sektor Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, DPRD, akademisi, pelaku usaha, serta komunitas pembudidaya. Selain itu, Rakor ini direkomendasikan dilaksanakan di daerah sentra budidaya, seperti Kabupaten Halmahera Barat atau Halmahera Utara, untuk memperkuat pendekatan berbasis kawasan dan melibatkan langsung pelaku lapangan, dan Rakor bertujuan menyusun peta jalan, mengidentifikasi tantangan lapangan, serta menyepakati program prioritas lintas sektor dan lintas wilayah.
2. Pendekatan Berbasis Kawasan dalam Pengembangan Budidaya, yakni Menetapkan kawasan potensial perikanan budidaya berbasis komoditas unggulan seperti udang, kakap putih, bandeng, dan rumput laut, Integrasi kawasan budidaya ke dalam tata ruang pesisir dan RTRW, serta penataan zona pemanfaatan berkelanjutan, Penguatan sistem klaster berbasis wilayah pesisir, estuaria, dan perairan darat, dengan dukungan infrastruktur dan kelembagaan lokal.
3. Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Pembudidaya, diantaranya adalah Pelatihan dan sertifikasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) untuk peningkatan kapasitas SDM pembudidaya, Pengembangan koperasi budidaya atau kelompok usaha bersama (KUB) sebagai motor ekonomi lokal, Akses fasilitasi pembiayaan (KUR, hibah, atau skema pembiayaan berbasis risiko) dan asuransi perikanan.
4. Sinergi Riset, Inovasi, dan Teknologi, yaitu terkait Pemanfaatan riset akademik dan hasil kajian lapangan dalam perumusan kebijakan teknis, Penerapan teknologi inovatif untuk peningkatan produktivitas, efisiensi pakan, pengendalian penyakit, dan mitigasi dampak lingkungan serta Pembangunan pusat data dan informasi budidaya perikanan secara digital dan terintegrasi.
5. Dukungan Legislasi dan Anggaran Daerah, diantaranya adalah bahwa DPRD Provinsi melalui Komisi II mendorong alokasi anggaran khusus sektor budidaya yang terencana, terukur, dan berbasis kebutuhan kawasan, Penyusunan regulasi daerah (Perda atau Pergub) yang mengatur dan memperkuat arah pembangunan perikanan budidaya berbasis kawasan, dan Penguatan fungsi pengawasan terhadap implementasi program-program budidaya di daerah
6. Kemitraan Multipihak dan Kolaborasi Berkelanjutan, diantaranya adalah Membangun Kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil (ABDM), Mendorong kampus dan lembaga riset untuk menjadi center of excellence pengembangan akuakultur lokal, dan Menjadikan FGD ini sebagai agenda tahunan evaluatif dan strategis dalam pengembangan sektor budidaya.
Selain itu, Dr. Tamrin menekankan bahwa rekomendasi ini bukan sekadar wacana, melainkan perlu segera ditindaklanjuti melalui aksi nyata. Salah satunya adalah pelaksanaan Rapat Koordinasi Perikanan Budidaya di wilayah Halmahera Barat atau Halmahera Utara sebagai langkah awal menuju kolaborasi lintas sektor yang berkesinambungan.
“Langkah awal yang kami dorong adalah penyelenggaraan rakor di daerah sentra budidaya. Dari sana, kita bisa memetakan kekuatan, tantangan, dan merancang agenda prioritas secara inklusif. Ini adalah pintu masuk untuk membangun sistem perikanan budidaya yang tangguh, adil, dan berkelanjutan di Maluku Utara,” tandasnya.
Melalui pendekatan berbasis kawasan, penguatan kelembagaan lokal, serta kolaborasi multipihak, sektor budidaya Maluku Utara diharapkan mampu menjawab tantangan masa depan sekaligus menjadi pilar ekonomi biru yang berdampak langsung bagi masyarakat pesisir. (nar)