Pancasila harus ditanamkan sejak dini, tidak hanya dalam pelajaran formal, tetapi juga dalam praktik keseharian. Sekolah dan perguruan tinggi diharapkan menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter, dan kuat dalam integritas moral.

“Pemerintah dan aparatur negara harus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pelayanan publik yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Kebijakan yang dibuat harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial. Pembangunan ekonomi harus berlandaskan pada prinsip keadilan sosial. UMKM, ekonomi kerakyatan, dan koperasi harus terus diberdayakan agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata,” tutur Nasri.

Dunia maya tidak boleh menjadi ruang bebas nilai. Etika, toleransi, dan penghargaan terhadap sesama tetap harus ditegakkan. Masyarakat diajak untuk memerangi hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi melalui literasi digital dan semangat gotong royong.

Nasri juga menyampaikan bahwa BPIP terus berkomitmen melaksanakan berbagai program strategis seperti pembinaan ideologi di lingkungan pendidikan, pelatihan bagi ASN dan aparat negara, penguatan kurikulum Pancasila, hingga kolaborasi lintas sektor.

“Tugas ini tidak bisa dijalankan sendiri. Seluruh elemen bangsa, dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda, memiliki tanggung jawab untuk menjadi pelaku utama pembumian Pancasila,” katanya.

Nasri mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai luhur bangsa.

“Kita ingin Indonesia maju bukan hanya secara teknologi, tetapi juga secara moral. Kita ingin Indonesia sejahtera bukan hanya dalam angka statistik, tetapi juga dalam rasa keadilan dan persaudaraan,” tandas Nasri menutup pidato. (fan)