Keterbatasan akses ini jelas mempengaruhi perekonomian masyarakat setempat, karena mobilitas barang dan jasa yang terbatas akibat buruknya kondisi jalan.

Selain itu, jalan yang menghubungkan Desa Balohang dan Desa Tolong di Kecamatan Lede, serta jalan penghubung Desa Kawalo dan Desa Holbota di Kecamatan Taliabu Barat, juga mengalami kerusakan yang serupa.

Selain itu, ketidakseriusan dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pulau Taliabu terlihat jelas dari sejumlah proyek jalan dan jembatan yang mangkrak meskipun sebagian besar dana telah dicairkan.

Salah satu contohnya adalah proyek peningkatan jalan Nggele-Lede dengan nilai kontrak Rp 16,5 miliar, yang hanya mencapai 70% pencairan meski pekerjaan di lapangan terhenti. Begitu pula proyek peningkatan jalan Beringin-Nggele senilai Rp 6,6 miliar yang tidak menunjukkan hasil.

Selain itu, beberapa proyek besar lainnya, seperti pembangunan jalan Tabona-Peleng (Rp 7,03 miliar), Hai-Air Kalimat (Rp 7,7 miliar), dan Sofan-Loseng (Rp 18,9 miliar), juga mengalami stagnasi. Bahkan, proyek perbaikan jalan Lise dengan nilai kontrak Rp 1,6 miliar pun belum dapat diselesaikan.

Mangkraknya proyek-proyek ini mencerminkan kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, yang menghambat kemajuan infrastruktur dan memperburuk ketimpangan pembangunan di Taliabu.

Pemerintah daerah perlu segera mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme pengelolaan proyek agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca Halaman Selanjutnya..