Oleh: Bambang Idris
(Kordinator Literasi Loga Loga)
Visi pemerintahan Ikram M. Sangaji periode pertama, yang bertekad pada tranformasi nilai-nilai fagogoru menuju Halmahera Tengah yang maju dan mandiri, menjadi lokus pembangunan ke depan. Namun, visi kemajuan dan mandiri jangan hanya sebatas janji politik yang di gaungkan di atas panggung politik.
Akan tetapi visi tersebut, dilaksanakan dengan sikap komitmen dan konsisten disertai tindakan yang humanis, inklusif dan egaliter, sehingga diwujudkan dalam kebijakan.
Untuk mewujudkan visi kemajuan dan kemandirian tidak semudah yang dijanjikan, melainkan memerluhkan pemahaman (disiplin berpikir) yang lebih inovasi dan kreatif dalam pelaksanaan program prioritas secara berkesinambungan.
Karena, harus diakui bahwa pembangunan daerah masi amat tertinggal, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, pendidikan, pengangguran, konflik, krisis lingkungan dan buruknya gizi. Dari berbagai persoalan semacam ini, membutuhkan indikator dan analisa yang mengukur sejauh mana kualitas kehidupan masyarakat.
Indikator yang di gunakan adalah pembangunan kualitas manusia sebagai modal (human kapital) yang meliputi berbagai dimensi yang menata aspek persiapan tenaga kerja, kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang berkaitan langsung dengan jaminan kehidupan masyarakat.
Selain itu, aspek inovasi dan usaha untuk memajukan sumber daya ekonomi berbaisis pengetahuan, seperti riset dan data yang kredibel dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah.
Baca Halaman Selanjutnya..
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya dimaknai sebatas gedung yang menjulang tinggi seperti hotel dan berapa mobil yang diparkir. Namun, pembangunan harus dimaknai dalam kondisi tidak mengorbankan masyarakat dan lingkungan hidup, akan tetapi menjamin keadilan, kesejahteraan dan sosial.
Oleh karena itu, menjalankan pembangunan harus memetakan tantangan, merancanakan dan mengantipasi sejumlah kemungkinan ke depan, serta menyediakan peta jalan.
Visi Dan Strategi
Strategi sebagai peta jalan ke depan untuk menghadapi tantangan pertama, pembangunan ekonomi yang bertumpu pada ketergantungan sumber daya alam akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan beresiko keberlanjutan hidup.
Untuk mengatasi kerusakan lingkungan melalui kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan yang seimbang, simultan, selaras dalam jangka panjang, saling mengisi serta menunjang kapasitas lingkungan hidup.
Kedua, merancang program pembangunan ekonomi inklusif yang memberikan akses serta kesempatan kepada masyarakat dalam pengembangan kapabilitas, inovasi dan kreatifitas.
Ketiga, segala kemungkinan harus diperkecil resikonya, sehingga tidak gagal untuk mengatasi yang dihadapi, seperti stabilitas fiskal keuangan, tata kelola pemerintahan membutuhkan figur yang kompeten dan terpercaya.
Dengan visi pembangunan kemajuan dan kemandirian itu dimulai dari kesadaran bersama adanya krisis untuk mengatasi ketimpangan sosial, seperti daya beli masyarakat yang menurun, kebutuhan air, kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang harus diprioritaskan pada program.
Baca Halaman Selanjutnya..
Dengan demikian, program pemberantasan kemiskinan, satu rumah satu sarjana, kesehatan gratis, koperasi, usaha menengah kecil, intensif usia lansia dan ibu hamil merupakan visi Ikram M. Sangaji dalam janji politik, untuk mengatasi persoalan yang dialami oleh masyarakat.
Jika janji politik di atas tidak sejalan dengan kebijakan dan program, maka masyarakat akan tidak lagi percaya terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan pembuktian, bukan janji politik.
Sebab itu, pembuktian merupakan tindakan yang sejalan dengan tanggungjawab amanah pemimpin, untuk menghidupkan kepercayaan masyarakat.
Karena kepercayaan itu, tenunun yang merupakan modal sosial dalam merajut kebaikan bersama, agar tidak saling mencurigai melainkan mengedepankan meritokrasi, dan menanamkan kesadaran kolektif.
Pembangunan yang Berkebudayaan
Pembangunan yang berangkat dari kebudayaan fagogoru merupakan suatu proses penjelmaan bingkai pengetahuan dan sistem nilai Budi bahasa, Sopan santun, Ngaku Re Rasai dan Mimtat re miymoy yang membentuk cara berpikir, laku bertindak masyarakat dalam kehidupan.
Dengan demikian, pembangunan harus menejermahkan sistem nilai menjadi landasan jati diri, tanah air, tradisi dan bahasa. Dari sinilah pembangunan tidak dipisahakan dengan sistem nilai yang difungsikan pada perbaikan kondisi ekonomi, politik, hukum dan keadilan untuk mengembalikan hak-hak masyarakat.
Baca Halaman Selanjutnya..
Oleh karena itu, pembangunan harus melibatkan masyarakat pada proses kebijakan yang mempunyai visi kebaikan tertinggi bagi kehidupan bersama.
Cita-cita inilah sebagai agenda ‘’ pembangunan berkebudayan’’ yang merancang kemajuan dan kemandirian dari berbagai dimensi pembangunan dalam mendefinisikan apa kebutuhan serta bagaimana kebutuhan daerah.
Untuk itu, kebutuhan yang pertama, masyarakat merupakan subjek pembangunan pada kebijakan program kesejahteraan. Kedua, kebutuhan daerah ialah rentan kendali wilayah patani, gebe dan weda yang membutuhkan jalan, listrik, jaringan, air bersih serta transporasi laut, yang terintegrasi pada kawasan darat dan laut.
Karena rentan kendali wilayah yang meliputi kawasan darat dan laut yang membutuhkan perimbangan anggaran pembangunan, untuk masing-masing kebutuhan dan potensi yang dikembangkan melalui program jangka panjang.
Namun, program jangkan panjang harus disertai dengan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian, perikanan, parawisata, kerajinan tangan seperti kain kabaya dan produk-produk budaya lokal yang menciptakan pertumbuhan ekonomi.
Dengan adanya potensi tersebut, maka pembangunan diorientasikan pada masyarakat yang menjadi pelaku dalam aspek kemajuan dan kemandirian.
Sehingga, kemajuan dan kemandirian dilekatkan pada inovasi dan kreativitas yang dimaknai secara identitas, untuk memperkuat kohensi sosial, agar terintegrasi dalam kualitas kehidupan masyarakat yang beradab, adil dan sejahtera. (*)
Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi. Senin, 24 Februari 2025
Link Koran Digital: https://www.malutpostkorandigital.com/2025/02/senin-24-februari-2025.html