Pernyataan itu tentu menjadi tamparan bagi pemerintah. Selama ini perbaikan dari berbagai sektor yang diharapkan oleh masyarakat tak kunjung makbul. Ketidakpastian hukum, kebijakan politik yang memihak, ketimpangan ekonomi, hingga pendidikan yang semakin mahal masih lazim terlihat di sekitar kita.

Pertanyaannya, apakah kabinet gemuk, efisiensi anggaran, dan makan bergizi gratis menjadi solusi untuk mengatasi semua masalah itu? Nyatanya, masih banyak masyarakat yang berdemo untuk menuntut haknya.

Unjuk rasa aliansi dosen yang menuntut tukinnya untuk dibayarakan, pegawai honorer mulai dari guru, tenaga kesehatan, dan teknis administrasi yang menuntut kejelasan nasibnya, demo sopir truk di Pelabuhan Tanjung Priok, hingga tuntutan massa untuk menghapus hak imunitas kejaksaan.

Fenomena #kaburajadulu perlu dimaknai sebagai bentuk protes generasi muda atas ketidakbecusan pemerintah menciptakan sebuah sistem meritokrasi yang baik. Bagi mereka pindah ke luar negeri sangat bisa dilakukan, baik itu untuk studi atau bekerja.

Terlebih langkah itu juga dapat menumbuhkan global dexterity yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan kultur yang berbeda-beda tanpa harus kehilangan jati diri. Bukan karena tipisnya nasionalisme semata.

Namun demikian, mereka perlu untuk memperhatikan kondisinya masing-masing dan mempersiapkan diri dengan kemampuannya serta waspada terhadap penipuan.

Jangan sampai pindah ke luar negeri, menjadi jalan pintas atau latah seperti yang sudah-sudah. Banyak yang ramai-ramai pindah ke Kamboja dan terjebak menjadi admin judi online atau nekat pergi ke luar negeri dan berakhir sebagai korban human trafficking. (*)

Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi. Senin, 17 Februari 2025
Link Koran Digital: https://www.malutpostkorandigital.com/2025/02/senin-17-februari-2025.html