Potret lainnya menunjukan, padatnya penduduk yang bekerja di daerah tambang, menambah potensi konflik identitas antar kelompok tertentu.

Hal ini terlihat dari meningkatnya intensitas konflik di Halmahera Tengah yang tak kunjung terselesaikan. Akibatnya, selalu ada korban tewas karena konflik-konflik yang demikian.

Meski banyaknya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertebaran di Maluku Utara, namun nampak jelas bahwa hal ini tidak membawa dampak secara signifikan bagi masyarakat, terlihat dari angka kemiskinan yang mencapai 79 ribu orang (BPS_2024).

Potret ini yeng perlu dilihat secara gamblang oleh pemerintah kabupaten serta provinsi yang perlu mengevaluasi setiap dokumen dan aktivitas pertambangan di wilayah Maluku Utara, bukan lagi menambah aktivitas produksi pertambangan yang tidak jelas legalitasnya.

Maka tidaklah berlebihan jika aktivitas PT. Intim Mining Sentosa ditolak oleh Masyarakat desa bobo dengan berbagai dampak buruk yang telah diuraikan.

Karena sejauh manapun program pemberdayaan masayarakat yang dilakukan, tetap saja dampak negatif yang lebih besar diterima masyarakat.

Harapan besar nya, problem ini dapat dilirik oleh pemerintah daerah untuk mengkaji kembali setiap dokumen Perusahaan yang di duga kadaluarsa.

Saya yakin masih ada nurani pemimpin yang melekat tanpa mendahului kepentingan pribadi apalagi berafiliasi dan berkonspirasi dengan korporasi. (*)

Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi. Selasa, 4 Februari 2025
Link Koran Digital: https://www.malutpostkorandigital.com/2025/02/selasa-4-februari-2025.html