Sejak agenda konsultasi publik dari desa, kecamatan hingga kabupaten tidak dilibatkan unsur masyarakat secara totalitas untuk melakukan kajian bersama.

Pada 30 januari, konsultasi publik tingkat kabupaten terlaksana dan dari unsur masyarakat hanya ada kepala desa dan tidak melibatkan tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya yang diduga sebagai skema terlaksananya konsultasi publik dengan mulus tanpa ada interupsi.

Dari berbagai kerancuan dan potensi kerusakan lingkungan yang besar, mayoritas masyarakat secara tegas menolak aktivitas pertambangan tersebut.

Hal ini terlihat Ketika pertemuan terbuka yang melibatkan tokoh agama serta seluruh masyarakatn desa bobo. Dalam kajian tersebut, banyak faktor yang dipertimbangkan, salah satunya ancaman lingkungan yang sangat dirasakan secara signifikan.

Dukungan penolakan tersebut tidak hanya lahir dari dari masyarakat setempat, melainkan tokoh agama, DPRD hingga aktivis lingkungan yang juga menyoroti hal tersebut dari berbagai sudut pandang.

Banyaknya Masalah Akibat Pertambangan

Sepanjang satu dekade, maraknya konflik agraria di Indonesia menjadi sorotan utama dibalik banyaknya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun pemerintah.

Maluku utara menjadi salah satu lumbung konflik akibat banyaknya persoalan mulai dari legalitas izin  usaha pertambangan sampai pada konflik sosial di daerah pertambangan.

Pertama, kontraversi Izin Usaha Pertambangan(IUP) PT. Intim Mining Sentosa merupakan yang kesekian kalinya terjadi di maluku utara. Kasus serupa juga dirasakan oleh masyarakat Halmahera Timur yang menolak PT.Priven karena aktivitasnya tidak jauh dari pemukiman warga.

Baca Halaman Selanjutnya..