Pemulihan mulai terlihat pada 2023. Pendapatan meningkat menjadi 112,78 persen. Menandakan bahwa strategi investasi mulai efektif meski belum kembali ke tingkat optimal seperti pada 2021.

Fluktuasi itu menunjukkan ketergantungan besar pada hasil investasi yang rentan terhadap dinamika ekonomi global. Terutama pada instrumen berbasis syariah dan perubahan nilai tukar.

Perubahan tersebut mengindikasikan adanya pergeseran beban pembiayaan yang lebih besar kepada jemaah jika dibandingkan dengan subsidi dari pemerintah. Kebijakan itu bisa menimbulkan sejumlah implikasi. Terutama bagi calon jemaah dengan kondisi keuangan terbatas.

Peningkatan bipih hingga 16,74 persen (Rp 9,37 juta) sangat mungkin memengaruhi kemampuan masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji.

Selain itu, penurunan nilai manfaat yang disubsidi dari Rp 37,4 juta menjadi Rp 28,02 juta menunjukkan penurunan efektivitas pengelolaan dana haji yang bersumber dari investasi syariah dan instrumen keuangan lainnya.

Evaluasi Pengelolaan
Untuk itu, efektivitas model pengelolaan ini patut dievaluasi. Terutama jika dibandingkan dengan keberhasilan sistem pengelolaan dana haji di Malaysia.

Data satu dekade terakhir menunjukkan, BPIH Indonesia terus berfluktuasi yang dipengaruhi ketidakpastian nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD).

Sebaliknya, Malaysia berhasil mempertahankan biaya haji yang stabil, yakni RM 9.980, tanpa perubahan berarti selama 9 tahun terakhir. Ketika dikonversi ke rupiah, rata-rata biaya haji di Malaysia lebih murah daripada Indonesia.

Baca Halaman Selanjutnya..