Audit dan Pelaporan : Penggunaan anggaran kampanye harus diaudit dan dilaporkan secara teratur. Hal ini untuk mencegah praktik korupsi dan korupsi dana.

Sanksi untuk Pelanggaran : Adanya sanksi yang jelas bagi calon atau partai politik yang melanggar aturan selama proses pemilu. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas dan deterensi terhadap tindakan curang.

Untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas yang efektif, diperlukan adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pemantau, sipil masyarakat, dan media. Pendidikan politik bagi masyarakat juga penting agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilihan.

Dengan menjaga transparansi dan akuntabilitas, diharapkan Pilkada dapat berlangsung secara damai, adil, dan demokratis, serta mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat.

Tantangan Pelaksanaan Pilkada Damai di Kepulauan Sula
Implementasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang damai menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Politik Identitas
Penggunaan isu-isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) sering kali mewarnai panggung kampanye calon bupati di kepulauan Sula. Menurut kacamata penulis, para politisi sedang memanfaatkan perbedaan untuk menarik dukungan, yang dapat menyebabkan ketegangan.

2. Sumber Daya Manusia
Kualitas sumber daya manusia, baik di kalangan penyelenggara pemilu maupun peserta, mempengaruhi proses pemilihan. Praktik curang pada penyelara dilevel bawah masih kerap ditemukan dalam pilkada kepulauan Sula yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pilkada.

Baca Halaman Selanjutnya..