Ternate, malutpost.com — Pada momentum hari ulang tahun (HUT) ke-25 Provinsi Maluku Utara (Malut), Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara menyampaikan 7 poin rekomendasi.
Hal itu ditegaskan dalam jumpa pers yang bertema “Arah Maluku Utara Maju” Senin (7/10/2024).
Ketua Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara, Muhammad Fadly menegaskan, pernyataan ini merupakan refleksi atas berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi Maluku Utara dalam mewujudkan kemajuan di berbagai sektor.
Poin pertama yang disampaikan adalah komitmen untuk mendukung revolusi budaya anti-korupsi. Fadly mendesak agar seluruh aparat pemerintah, khususnya gubernur dan wakil gubernur berkomitmen penuh dalam memberantas korupsi.
Menurutnya, kesejahteraan rakyat hanya bisa tercapai jika pejabat publik menjalankan tugas dengan jujur dan akuntabel. Dia juga mengingatkan bahwa upaya pencegahan korupsi harus disertai dengan program-program yang terukur dan berkesinambungan.
Poin kedua adalah pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah. Fadly menekankan bahwa masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam mengawasi dan mengkritisi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Masyarakat berhak tahu dan memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Baca halaman selanjutnya..
Dalam poin ketiga, Fadly mendorong keterbukaan dalam pengelolaan APBD. Dia juga menekankan bahwa pemerintah provinsi perlu mempublikasikan informasi terkait anggaran secara berkala dan terbuka kepada masyarakat.
“Kami mendesak pemerintah untuk menyediakan akses informasi yang mudah, misalnya melalui situs web resmi yang selalu diperbarui, sehingga masyarakat bisa memantau penggunaan anggaran,” jelasnya.
Fadly juga menyoroti pentingnya pengembangan program kemandirian pangan dalam poin keempat. Pemuda Muhammadiyah mendukung penguatan sektor pertanian lokal dan program transmigrasi guna mengurangi ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan pangan dari luar wilayah.
“Program ini harus melibatkan petani lokal agar kemandirian pangan bisa terwujud,” tambahnya.
Penerapan nilai-nilai syariah dalam penegakan hukum juga menjadi sorotan dalam poin kelima. Fadly menyampaikan bahwa Pemuda Muhammadiyah mendukung upaya empat Kesultanan Islam di Maluku Utara untuk menerapkan hukum yang tegas, terutama dalam menangani kasus-kasus pencurian dan korupsi.
Hal ini menurutnya akan memberikan efek jera sekaligus menjaga integritas hukum di provinsi ini.
Poin keenam menyoroti pentingnya membuka akses lapangan kerja. Fadly menekankan perlunya pameran lapangan kerja yang digelar secara berkala untuk memberikan alternatif pekerjaan bagi masyarakat.
Baca halaman selanjutnya..
Mantan ketua DPD IMM Malut ini menambahkan bahwa sektor yang ditekankan sebaiknya tidak hanya fokus pada industri ekstraktif, namun juga sektor-sektor lain yang memiliki potensi besar.
Terakhir, poin ketujuh menyoroti pentingnya membangun interkonektivitas antar-kabupaten dan kota di Maluku Utara. Menurut Fadly, pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan potensi alam dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap wilayah.
Dengan demikian, setiap kabupaten dapat berkembang sesuai dengan keunggulan masing-masing, baik di sektor pariwisata, pertanian, maupun perikanan.
”Pernyataan sikap ini menjadi salah satu wujud komitmen Pemuda Muhammadiyah untuk turut serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Maluku Utara,” jelasnya.
Dalam jumpa pers ketua PWPM Malut Muhammad Fadly itu dipandu langsung oleh Sekretaris Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara Samsir Hamajen, Bendahara PWPM Malut Munawir Muhammad, Rahmat Abd Fatah Akademisi UMMU dan Pengurus PWPM Malut (fan)