Ternate, malutpost.com - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar pertemuan pemangku kepentingan tingkat provinsi tahun 2024 di Provinsi Maluku Utara (Malut).

Pertemuan ini berlangsung dua hari, mulai Rabu tanggal 2 sampai 3 Oktober 2024 yang dipusatkan di Hotel Sahid Bela, Kota Ternate.

Pertemuan tersebut menghadirkan secara langsung Pustakawan Ahli Madya Perpusnas RI, Suwardi S.Pd.,M.Pd, sekaligus melibatkan Pj Gubernur Malut yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Malut Sri Haryanti Hatari, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Muliadi Tutupoho, Disarpus kabupaten kota dan instansi terkait lainnya.

Pustakawan Ahli Madya Perpusnas RI, Suwardi S.Pd.,M.Pd mengatakan pertemuan ini sebagai tindak lanjut program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang merupakan salah satu upaya Perpusnas untuk mengembangkan sistem nasional di bidang perpustakaan.

Kemudian mewujudkan fungsi dan tujuan perpustakaan, menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat dan pembelajaran seumur hidup untuk membangun karakter bangsa menuju indonesia emas 2045.

"Program ini dinilai efektif. Sebab skornya 4.09 dari skala 1-5 dengan komponen pengukuran pada ketepatan sasaran, sosialisasi dan pemahaman program, pencapaian tujuan, pemantauan program, serta menunjukkan rasio sebesar 2,3 yang mencerminkan kebermanfaatan program terhadap biaya yang dikeluarkan," tutur Suwardi.

Menurut Dia, pertemuan ini merupakan upaya untuk menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program literasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa. Tujuan utama pertemuan ini adalah memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk peningkatan budaya literasi masyarakat.

Kemudian memperkuat komitmen lintas sektor untuk memperluas replikasi mandiri dari TPBIS, serta menyebarluaskan upaya peningkatan budaya literasi melalui perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat.

"Pertemuan ini diharapkan dapat menciptakan landasan kebijakan yang kuat untuk pelaksanaan program literasi di daerah, kerja sama, jejaring antara perpustakaan daerah dan pemangku kepentingan. Serta mendorong perluasan program melalui replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara mandiri dan berkelanjutan," paparnya.

Suwardi berharap pertemuan ini bukan hanya ajang mengatasi tantangan yang ada dalam upaya peningkatan literasi, tetapi juga menjadi forum untuk mencari solusi inovatif dan mencapai konsensus.

"Serta menjalin kemitraan strategis demi keberlanjutan program literasi di Indonesia," tutupnya. (pn/cr-01/fan)