Oleh: Hasan M. Thaib
(Mahasiswa Yogyakarta)

Di tengah hingar-bingar politik dan keriuhan promosi “selamatkan Maluku Utara”, diskusi-diskusi dan pembahasan tersebut lebih banyak berpusar pada aspek teknis, kelembagaan, dan popularitas orang/kelompok orang tertentu. Paling jauh membahas signifikansi pembangunan dari sudut pandang “keharusan” etis dan politisnya.

Situasi ini tidak cukup dijelaskan hanya dengan perspektif politik praktis. Tulisan  ini berupaya  menjelaskan ulasan secara singkat  apa dan bagaimana hingar-bingar politik dan keriuhan promosi “selamatkan Maluku Utara” merupakan politik menggali tulang-belulang feodalisme. Tulisan ini berfokus pada instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengapropriasi nilai surplus.

Secara umum, politik menggali tulang-belulang feodalisme adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh orang/kelompok orang dengan tujuan mempromosikan penggunaan kekuasaan yang berpihak kepada rakyat. Pada intinya, penggunaan kekuasaan diharapkan mestilah orang/kelompok orang yang merepresentasikan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks promosi “selamatkan Maluku Utara” upaya-upaya tersebut umumnya berupa politik, keturunan, dan kebudayaan. Politik semacam ini, sangat umum ditemukan di Maluku Utara — baik dalam konteks Pilkada maupun Pileg.

Namun, yang menarik adalah bagaimana politik menggali tulang-belulang feodalisme di Maluku Utara justru melahirkan dinamika yang kontradiktif. Dalam upaya merepresentasikan kehidupan sosial masyarakat, seringkali kekuasaan justru tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Di satu sisi, kebudayaan lokal dan sistem keturunan dijadikan landasan untuk legitimasi kekuasaan, yang pada permukaannya seolah-olah mendukung keberlangsungan kearifan lokal.

Namun di sisi lain, penggunaan instrumen-instrumen tersebut seringkali dimanfaatkan oleh kelompok elit untuk memperkuat penggunaan kekuasaan dan mengakumulasi keuntungan ekonomi serta politik bagi orang/kelompok orang tertentu.

Baca Halaman Selanjutnya..