Misalnya, pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha bagi penyandang disabilitas untuk memulai bisnis sendiri. Program ini telah membantu banyak penyandang disabilitas di Ternate untuk mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Selain itu, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan aksesibilitas fasilitas umum, seperti pedistrian ramah disabilitas, fasilitas di gedung-gedung pemerintahan, serta program pendidikan inklusif di sekolah-sekolah.

Semua ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah bukanlah langkah yang tiba-tiba atau sekadar untuk kepentingan politik jangka pendek. Ada niat dan upaya berkelanjutan untuk menciptakan kota yang benar-benar inklusif bagi semua warga.

Kesimpulan
Kebijakan Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, untuk memberangkatkan umrah warga berkebutuhan khusus, tenaga kebersihan, dan cleaning service adalah sebuah langkah yang patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan Ternate sebagai kota inklusif.

Meski sebagian orang melihatnya sebagai langkah politis, kita tidak boleh melupakan konteks yang lebih luas di mana pemerintah kota telah menunjukkan komitmen nyata terhadap pemberdayaan dan inklusi sosial.

Tuduhan politis memang tidak bisa dihindari, terutama dalam suasana politik yang semakin hangat menjelang pemilu. Namun, kebijakan ini juga harus dilihat sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua.

Pada akhirnya, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah kota memahami dan merespon kebutuhan semua warganya, dari berbagai latar belakang dan kondisi. Itulah esensi dari sebuah kota inklusif yang kita dambakan bersama. (*)

Catatan ini sudah terbit di koran Malut Post edisi. Rabu, 04 September 2024
Link Koran Digital: https://www.malutpostkorandigital.com/2024/09/rabu-4-september-2024.html