Ternate, malutpost.com — Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman membuka rapat koordinasi (Rakor) masyarakat ekonomi syariah (MES) wilayah timur Indonesia sekaligus seminar literasi penjaminan syariah dan perbankan syariah.
Kegiatan itu berlangsung di aula kantor Wali Kota Ternate, Jumat (26/7/2024).
Pemateri dalam kegiatan ini adalah Direktur Utama Jamkrindo Syariah, Hari Purnomo, Branch Manager BSI Cabang Ternate, Irwanto Aziz dan Direktur BPRS Bahari Berkesan, Risdan Harly.
Rakor yang digelar oleh koordinator MES wilayah timur Indonesia ini mengangkat tema menyusun rancangan kerja sama daerah menuju percepatan Kota Ternate sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah di kawasan timur Indonesia.
Wali Kota Tauhid dalam sambutanya mengatakan, ekonomi syariah merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional terutama di timur Indonesia.
Baca halaman selanjutnya…
“Potensi besar yang dimiliki oleh ekonomi syariah perlu terus kita kembangkan dan sinergikan dengan berbagai sektor untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Tauhid.
Menurutnya, Kota Ternate memiliki peran strategis sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah di kawasan Timur Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan upaya yang konsisten dan kolaboratif dari berbagai pihak.
“Sangatlah penting literasi penjaminan dan perbankan syariah. Pemahaman yang baik mengenai konsep dan mekanisme ekonomi syariah akan membantu masyarakat dalam memanfaatkan berbagai produk dan layanan keuangan syariah secara optimal,” tuturnya.
Tauhid berharap, kegiatan ini dapat merumuskan program dan kegiatan yang mampu mempercepat pengembangan ekonomi syariah di wilayah Timur Indonesia, khususnya di Kota Ternate.
“Mari kita bekerja sama, saling mendukung dan berinovasi untuk mewujudkan Kota Ternate sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah yang unggul dan berdaya saing,” tandas Tauhid.
Sementara ketua MES Maluku Utara, Ikbal M Haris Ali, mengatakan sub tema yang didiskusikan dalam kegiatan ini adalah seminar literasi dan penjaminan syariah.
Di dalamnya terdapat focus group discussion (FGD) tentang hilirisasi produk unggulan di kota Ternate seperti cengkeh dan pala, kemudian aturan pemerintah terkait pajak dan retribusi, kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU serta pembiayaan sukuk. (fan)