Site icon MalutPost.com

Pemkot Ternate Dorong Kelurahan jadi Desa di 3 Kecamatan Ini

Rizal Marsaoly.

Ternate, malutpost.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara berencana mengalihkan status Kelurahan menjadi desa di tiga kecamatan terluar yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti (BAHIM).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly mengatakan, alih status kelurahan menjadi desa ini sudah direncanakan sejak lama, bahkan di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

“Instrumen alih status kelurahan menjadi desa di batang dua, hiri dan moti ini bertujuan untuk lebih mengembangkan pemberdayaan, termasuk masyarakat lokal dan masyarakat adat di tiga kecamatan itu,” kata Rizal, Rabu (3/7/2024).

Dengan status desa, lanjut Rizal tentu ada suplay anggaran dari pemerintah pusat untuk kemandirian desa. Selain itu, ada program-program yang lebih terarah dan terukur dari pemerintah pusat ke daerah.

“Sehingga bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di tiga kecamatan itu, termasuk melengkapi sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan dan manfaat-manfaat yang lain,” terangnya.

Lanjut Rizal, dalam upaya proses alih status kelurahan menjadi desa Pemkot didukung oleh Tim Lingkar Study Pemerintah Daerah (LSPD) yang sudah lama melakukan aktifasi dan sosialisasi di lapangan.

Baca halaman selanjutnya…

Menurut Rizal, hasil kerja lapangan tim LSPD di Kecamatan Batang, Hiri dan Moti menyebutkan bahwa masyarakat di tiga kecamatan terluar itu mendukung rencana alih status kelurahan menjadi desa.

Bahkan, dukungan itu dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat pada umumnya.

Sosialisasi alih status kelurahan menjadi desa di Batang Dua beberapa waktu lalu.

“Kalau saya lihat data dari teman-teman LPSD yang turun langsung melakukan aktifasi ke masyarakat itu semua setuju, karna ini tujuannya baik,” ungkap Rizal.

Dia menjelaskan, meskipun nantinya kelurahan di BAHIM sudah berstatus desa, tetap ada keberpihakan APBD ke BAHIM.

“Jadi di samping ada dana desa dengan juknis tertentu, ada keberpihakan APBD murni yang masuk sebagai penyeimbang untuk membangun BAHIM,” tandas Rizal. (fan)

Exit mobile version