“Ekspor ikan tuna masih ditangani pihak swasta yang lain di Morotai. Karena kita juga punya kendala soal beberapa izin, termasuk izin tinggal warga asing di sini. Padahal KEK punya spesial khusus. Jadi sekarang kami koordinasikan kembali dengan pihak kementerian. Harapannya agar ada respon baik dari kementerian soal pengembangan KEK di sektor perikanan. Sehingga bisa menjadi penunjang untuk kita kembangkan sektor perikanan di Morotai terutama tuna,” uapnya.

Lantaran hambatan tersebut, sehingga PT Jababeka melihat potensi lain untuk dikembangkan yaitu, tengah fokus pada pengembangan KEK di sektor pariwisata. Namun ada juga kendala yang terus dihadapi, terutama jadwal penerbangan pesawat ke Morotai. Dari sebelumnya setiap hari, sekarang hanya seminggu sekali. Sementara dari infrastruktur pendukung KEK menjadi tanggung jawab PT Jababeka tanpa ada bantuan dari pemerintah.

Meski demikian, pihak pengelola mengaku telah berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, salah satunya penyerapan tenaga kerja lokal. Sebab hampir sebagian besar karyawan merupakan orang Morotai.

Merespon status KEK Morotai yang terancam dicabut oleh Pemerintah Pusat karena tidak ada perkembangan sama sekali, Agustia mengaku, hal itu merupakan kewenangan Dewan KEK Pusat.

Namun, pihak penilai harus mempertimbangkan berbagai macam hal. Apalagi Morotai ini merupakan daerah terluar yang berbeda dengan daerah-daerah yang ada di Jawa.

“Kalau status KEK dicabut pasti kecewa. Tapi perlu diingat kita ini merupakan salah satu pengelola KEK paling sukses di Indonesia yaitu KEK Kendal. Jadi dengan kondisi ini kita tetap berkomitmen dan optimis terus berupaya lakukan pengembangan membangun Morotai,” ujarnya.

Baca halaman selanjutnya...