Padahal potensi yang ada di Morotai ini perlu didorong terutama dari sisi ekspor komoditas perikanan. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan. Karena ada beberapa investor yang tertarik untuk masuk di Morotai.

Hanya saja, masih banyak hal yang perlu dikembangkan seperti sarana prasarana. Karena hal tersebut menyebabkan kurangnya investor yang masuk. Akhirnya KEK Morotai dievaluasi akhir 2023 dan status KEK terancam dicabut oleh Pemerintah Pusat karena tidak ada perkembangan sama sekali.

Sesuai data ekspor dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, selama ini komoditi perikanan dari Morotai yang banyak dibawa keluar, namun ekspornya melalui daerah atau provinsi lain salah satunya Surabaya, Jawa Timur.

Sehingga nilai devisa masuk ke daerah lain atau tidak memberi keuntungan sama sekali bagi daerah yang punya potensi perikanan terutama tuna yang menjadi kebutuhan pangan di negara luar.

Sehingga berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat yang lambat dan begitu memprihatinkan. Belum lagi lahan KEK Morotai yang ditetapkan pemerintah pusat ribuan hektar baru digunakan 5-9 persen.

Rencana awalnya PT Jababeka sebagai pengelolaan KEK ada tiga sektor yakni, logistik, pariwisata dan lebih diprioritaskan sektor perikanan. Namun, yang dikembangkan saat ini hanya sektor pariwisata. Sedangkan perikanan belum ada pengembangan sama sekali dengan alasan terkendala regulasi dan perizinan.

Sebab proposal yang diajukan PT Jababeka ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di masa kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti, terkait integrasi sektor perikanan mulai dari tangkap, pengolahan sampai pada industri tidak disetujui KKP lantaran izin tersebut menggunakan kapal asing.

“KEK Morotai itu beroperasi sejak 2018 dan awalnya kita fokus di sektor perikanan. Saat itu sempat beberapa kali kita datangkan investor ke sini (Morotai). Namun terkendala moratorium Ibu Susi (Mantan Menteri KKP) soal kapal dari luar negeri tidak boleh masuk. Kemudian pihak kami juga pernah ajukan ke KKP untuk 100 orang anak Morotai buat sekolah pembuatan kapal di Taiwan, tapi itu pun belum ditanggapi KKP. Itu yang jadi hambatan, sehingga KEK untuk perikanan belum jalan sampai saat ini. ,” kata Agustina Iskandar, selaku Manajer PT. Jababeka di Morotai.

Meski demikian, kata dia, pihak PT Jababeka masih terus membangun komunikasi dengan pihak investor dan sudah beberapa yang datang langsung ke Morotai melihat langsung potensi perikanan terutama ikan tuna. Namun terkendala izin dari kementerian, sehingga investor juga belum berinvestasi untuk pengembangan KEK di sektor perikanan.

Sehingga sampai saat ini belum ada produksi atau pengembangan KEK untuk perikanan. Dengan begitu, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk skema pengembangan KEK Morotai di sektor perikanan.

Baca halaman selanjutnya...