Soal AMDAL, PT FHT Pastikan Pengembangan Kawasan Industri Buli Sesuai Ketentuan
Maba, malutpost.com – PT Feni Haltim (FHT) angkat bicara menanggapi berkembangnya informasi mengenai proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pembangunan Kawasan Industri Buli, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara.
Perusahaan pengembang dan pengelola Kawasan Industri Buli itu menegaskan, seluruh aktivitas konstruksi yang saat ini berjalan telah mengantongi dokumen perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan. PT FHT juga membantah adanya pekerjaan pembangunan yang dilakukan tanpa persetujuan lingkungan.
Dalam keterangan resminya, manajemen PT FHT menjelaskan, proses perizinan pembangunan dilakukan secara bertahap melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Tahapan tersebut meliputi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), AMDAL sebagai dasar persetujuan lingkungan, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Manajemen menyebutkan, pada 2023 perusahaan telah memiliki PKKPR, AMDAL, dan PBG untuk pembangunan awal kawasan industri beserta infrastruktur pendukungnya. Seluruh kegiatan konstruksi pada tahap tersebut, menurut perusahaan, telah memenuhi persyaratan perizinan.
Selanjutnya, pada 2025, perusahaan kembali memperoleh persetujuan AMDAL untuk perluasan kawasan industri dan zona pendukung melalui SK Nomor 1158 Tahun 2025.
Manajemen PT FHT menegaskan, seluruh pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung saat ini masih berada dalam cakupan persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan sebelumnya.
Sementara itu, untuk rencana pengembangan fasilitas tambahan pada 2026, perusahaan mengaku masih dalam tahap penyusunan dokumen AMDAL dan belum memulai pekerjaan konstruksi.
"Fasilitas tambahan tersebut masih merupakan rencana pengembangan dan belum memasuki tahap konstruksi. Tidak terdapat aktivitas konstruksi apa pun untuk fasilitas tambahan tersebut," demikian penegasan manajemen PT FHT dalam keterangan resminya.
Perusahaan menjelaskan, penyusunan AMDAL baru dilakukan sebelum pembangunan fasilitas tambahan dimulai. Langkah tersebut bertujuan mengidentifikasi sekaligus mengelola potensi dampak lingkungan dan sosial secara menyeluruh sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.
Dalam proses penyusunan dokumen tersebut, PT FHT juga mengaku menghimpun saran, pendapat, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk melalui konsultasi publik.
PT FHT turut menegaskan bahwa penyusunan AMDAL untuk rencana pengembangan baru tidak serta-merta membatalkan dokumen AMDAL yang telah diterbitkan sebelumnya.
"Dengan demikian, tidak terdapat pekerjaan tanpa izin di lingkungan PT Feni Haltim," tegas manajemen.
Selain memberikan klarifikasi terkait dokumen lingkungan, PT FHT juga mengungkapkan telah melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Halmahera Timur untuk membahas perkembangan pembangunan kawasan industri serta potensi kontribusinya terhadap daerah.
Dalam pertemuan tersebut, manajemen perusahaan menyampaikan perkembangan proyek sekaligus menjelaskan dokumen perizinan yang dimiliki, termasuk AMDAL. PT FHT menyebutkan, Ketua DPRD Haltim telah memperoleh penjelasan dan melihat dokumen perizinan perusahaan dalam pertemuan tersebut.
"Perusahaan berharap pengembangan Kawasan Industri Buli dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Halmahera Timur, terutama melalui pembukaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan peluang usaha lokal. Juga apresiasi bersama DPRD dan berharap sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan terus terjalin, agar pengembangan kawasan industri berjalan seiring dengan kebutuhan pembangunan daerah," tandasnya. (cr-05)