Prabowo Dorong Pemberantasan Mafia Saham, Bareskrim Periksa 68 Orang
Jakarta, malutpost.com – Presiden Prabowo Subianto disebut turun tangan langsung mendorong pemberantasan praktik manipulasi pasar modal atau penggorengan saham. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempertahankan posisi Indonesia sebagai negara dengan klasifikasi pasar Emerging Market dalam indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Prabowo diketahui telah bertemu dengan pihak MSCI di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Filipina. Dalam pertemuan tersebut, MSCI menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pasar modal agar Indonesia tetap mempertahankan statusnya sebagai Emerging Market.
MSCI juga menegaskan bahwa pembenahan pasar modal tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan regulasi dan langkah administratif. Pemerintah bersama regulator diminta menunjukkan tindakan nyata terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik manipulasi pasar.
"Apabila status pasar saham Indonesia ingin tetap dipertahankan, pemerintah dan otoritas yang berkaitan dengan pasar saham Indonesia harus menyeret pihak penyelewengan ke jeruji besi," demikian salah satu poin dalam pertemuan tersebut.
Arahan itu menjadi sorotan di tengah meningkatnya kekhawatiran investor terhadap praktik penggorengan saham, ketidaktransparanan kepemilikan saham, serta dugaan manipulasi pembentukan harga di Bursa Efek Indonesia.
Sebagai tindak lanjut, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus telah memeriksa puluhan pihak yang diduga berkaitan dengan persoalan tersebut. Pada 18 November 2026, sebanyak 68 orang disebut telah menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyatakan kesiapannya untuk mengeluarkan sanksi baru sebagai tindak lanjut dari proses penegakan hukum terhadap pelaku manipulasi pasar saham.
Langkah penegakan hukum tersebut diharapkan menjadi momentum untuk membersihkan pasar modal Indonesia dari praktik manipulasi yang selama ini merugikan investor, khususnya pemegang saham ritel.
Ketegasan pemerintah dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan investor global sekaligus menjaga posisi Indonesia dalam indeks pasar berkembang MSCI. (*)