Wagub Sarbin Tegaskan Pengadaan Konstruksi 2027 Bersih, Transparan dan Bebas Korupsi
Sofifi, malutpost.com - Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Malut), Sarbin Sehe, menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik korupsi, permainan tender, maupun kepentingan tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ia meminta seluruh tahapan pengadaan pekerjaan konstruksi Tahun Anggaran 2027 dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan profesional agar pembangunan di Maluku Utara tidak kembali berjalan lambat.
Penegasan tersebut disampaikan Sarbin saat membuka kegiatan Market Sounding Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2027 di Hotel Bela, Ternate, Kamis (19/11/2026).
Menurut Sarbin, pembenahan sistem pengadaan menjadi keharusan untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus memastikan anggaran pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia mengakui, kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah masih rendah. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang sudah bisa menebak siapa pemenang lelang sebelum proses tender selesai.
"Ruang publik hari ini sangat kecil percaya terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Ini menjadi PR kita bersama untuk memperbaikinya," tegas Sarbin.
Ia mengatakan, sistem pengadaan barang dan jasa saat ini terus berkembang dari mekanisme manual menuju sistem digital. Karena itu, perubahan tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat transparansi dan menutup celah penyimpangan.
"Forum ini menjadi penting bagi kita semua. Kita ingin memastikan proses pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan," ujarnya.
Selain persoalan tata kelola pengadaan, Sarbin turut menyoroti rendahnya realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hingga November 2026, realisasi pelaksanaan anggaran baru mencapai 64 persen atau masih berada di bawah capaian nasional.
Padahal, menurutnya, realisasi pendapatan daerah sudah menunjukkan perkembangan cukup baik. Kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan pembangunan pada 2027 tidak kembali mengalami keterlambatan.
"Kita berharap di tahun 2027 ini kita betul-betul berubah. Jangan lagi setiap pembangunan kita paling terlambat," katanya.
Sarbin menegaskan, persoalan pengadaan tidak boleh dianggap sekadar urusan administrasi pemerintahan. Sebab, ketika proses pengadaan tersendat atau bermasalah, pembangunan ikut terhambat dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
"Tutup ruang untuk kepentingan korupsi. Kita perbaiki sistemnya, dan kita perbaiki juga orangnya," tandasnya.
Ia berharap melalui Market Sounding ini, pemerintah dapat membangun proses pengadaan yang lebih sehat, kompetitif, dan terbuka bagi pelaku usaha, khususnya pengusaha lokal. Dengan demikian, percepatan pembangunan dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan 1,4 juta masyarakat Maluku Utara.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil koordinasi dan kerja sama Dinas PUPR, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum di Maluku Utara.
Risman berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi forum sosialisasi, tetapi juga membuka kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kapasitas dan berpartisipasi langsung dalam pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
"Harapan kami melalui kegiatan ini, pelaku usaha lokal tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi benar-benar dapat meningkatkan kemampuan usahanya, sehingga dapat mengambil bagian dalam pembangunan Maluku Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan pada setiap tahapan konsolidasi pengadaan agar seluruh proses berlangsung aman, akuntabel, dan menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, dengan agenda lanjutan pada Senin dan Selasa. Para pelaku usaha yang ingin terdaftar dalam sistem katalog elektronik diminta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan serta aktif menggali informasi dari narasumber LKPP.
Melalui persiapan lebih awal ini, Pemprov Maluku Utara menargetkan pengadaan pekerjaan konstruksi 2027 dapat berjalan lebih tertib, kompetitif, dan tepat waktu, sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk menjadi bagian dari pembangunan daerah. (nar)