Seorang Perempuan dan Rekannya Dilaporkan ke Polda Malut, Diduga Tipu Korban Rp255 Juta dengan Janji Loloskan Anak ke TNI AD
Sofifi, malutpost.com – Seorang ibu rumah tangga (IRT) berinisial ED dan seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Ternate berinisial MAI dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara (Malut), Kamis (19/11/2026).
Keduanya dilaporkan oleh Rusianti melalui penasihat hukumnya (PH), Rafiq Hafitzh, atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan penyebaran informasi bohong atau hoaks.
Rafiq menjelaskan, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penipuan dalam proses penerimaan calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Kedua terlapor diduga menjanjikan anak korban dapat diterima menjadi anggota TNI AD tanpa melalui proses seleksi atau tes, dengan syarat menyiapkan uang sebesar Rp255 juta.
"Laporan ini berawal ketika dua terlapor, ED seorang IRT dan MAI seorang PNS, menawarkan kepada klien kami bahwa anaknya bisa diterima menjadi anggota TNI AD tanpa melalui proses seleksi atau tes. Syaratnya, klien kami harus menyiapkan uang tunai sebesar Rp255 juta," ungkap Rafiq, Jumat (20/11/2026).
Tergiur dengan tawaran tersebut demi masa depan anaknya, korban kemudian menyetujui permintaan itu dan mentransfer uang secara bertahap ke rekening Bank BRI milik ED.
"Transfer dilakukan sebanyak dua kali. Pertama pada 17 September 2025 sebesar Rp200 juta dan kedua pada 18 September 2025 sebesar Rp55 juta. Setelah uang ditransfer, kedua terlapor mengaku akan menyerahkannya kepada seorang oknum anggota TNI berinisial RL yang bertugas di Kalimantan," jelasnya.
Rafiq mengatakan, setelah menerima uang tersebut, kedua terlapor menjanjikan anak korban akan diberangkatkan untuk mengikuti pendidikan calon anggota TNI pada Desember 2025. Namun, rencana tersebut tidak terealisasi dengan alasan keberangkatan ditunda.
Selanjutnya, korban kembali mendapat janji bahwa anaknya akan diberangkatkan pada Maret 2026. Namun, rencana itu kembali batal dengan alasan penundaan.
"Janji ketiga, anak klien kami dijadwalkan berangkat pada Juni 2026. Namun, lagi-lagi tidak terealisasi dengan alasan pesawat mengalami kerusakan," katanya.
Tidak berhenti sampai di situ, pada janji keempat, korban mendapat informasi dari RL bahwa anaknya akan diberangkatkan pada 4 Juli 2026. Namun, tepat pukul 03.00 WIT pada hari yang dijanjikan, korban justru menerima kabar bahwa anaknya dinyatakan gugur dan tidak bisa diberangkatkan.
"Setelah menerima informasi itu, klien kami mencoba menghubungi RL. Namun, nomor kontak yang bersangkutan sudah tidak aktif hingga saat ini," tuturnya.
Merasa dirugikan, korban kemudian mendatangi rumah ED di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Ternate Tengah, untuk meminta pertanggungjawaban atas uang Rp255 juta yang telah diserahkan.
Saat itu, ED mengaku akan mengembalikan uang tersebut setelah berhasil menemukan RL yang disebut berada di Kalimantan.
"ED juga mengaku telah meminta bantuan sepupunya untuk mengecek keberadaan oknum TNI tersebut. Namun, informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa yang bersangkutan sudah lari tugas sejak beberapa bulan lalu," ungkap Rafiq.
Dalam perkembangan selanjutnya, pada 27 Oktober 2026, korban menerima transfer sebesar Rp5 juta dari MAI. Menurut Rafiq, uang tersebut merupakan komisi yang diterima MAI karena membantu ED mencari orang yang berminat mengikuti seleksi anggota TNI. Uang komisi itu disebut berasal dari ED.
"Karena MAI mengetahui bahwa anak klien kami tidak lulus atau dinyatakan gugur, yang bersangkutan kemudian mengembalikan uang komisi yang diterimanya," katanya.
Rafiq menambahkan, pihaknya telah melayangkan surat teguran hukum atau somasi kepada ED pada 11 November 2026. Somasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan pada 16 November 2026 untuk membahas penyelesaian persoalan tersebut.
Namun, dalam pertemuan itu, ED dinilai belum memberikan kepastian terkait pengembalian uang korban. ED tetap menyatakan akan bertanggung jawab setelah berhasil menemukan RL.
"Karena tidak ada kepastian penyelesaian, kami akhirnya melaporkan persoalan ini ke Ditreskrimum Polda Malut," tegasnya.
Selaku penasihat hukum korban, Rafiq berharap laporan tersebut dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga meminta Kapolda Maluku Utara melalui Dirreskrimum memberikan perhatian khusus terhadap kasus tersebut.
"Kami berharap laporan ini diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga meminta Kapolda Maluku Utara cq Dirreskrimum Polda Malut menjadikan kasus ini sebagai atensi agar memberikan efek jera kepada para terlapor," tandasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Malut, Kombes Pol Hadi Poerwanto, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp mengaku belum menerima laporan tersebut.
"Laporan belum diterima, demikian," singkatnya.
Terpisah, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kodam) XXVIII/Moloku Kie Raha, Letkol Kav. Andi Hermawan, saat dimintai tanggapan mengaku baru mengetahui informasi tersebut.
Ia meminta korban selain melaporkan ke Polda juga membuat laporan ke Polisi Militer (POM), sehingga bisa dilakukan pendalaman terhadap dugaan keterlibatan oknum TNI yang disebut bertugas di Kalimantan.
“Informasi ini baru kami terima, dan kami tidak akan tinggal diam jika laporan resmi ke POM sudah dimasukan,” tegasnya.
Andi meminta masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan janji manis oknum maupun pihak-pihak yang memanfaatkan informasi penerimaan TNI dengan imbalan sejumlah uang. (one)