Membaca Ulang Pasal 6, 7A, dan 8 dengan Kacamata Pembentuk UUD
Perihal Kursi Wakil Presiden
Oleh: Hasannudin Hidayat
(Pengajar HTN-HAN Fakultas Syariah IAIN Ternate)
“Sebuah Undang-Undang Dasar tidak dapat dipahami secara utuh hanya dengan membaca teks pasal-pasal yang tertulis saja, akan tetapi perlu dipahami juga suasana kebatinan (geistlichen hintergrund) dari berbagai peristiwa yang terjadi ketika Undang-Undang Dasar atau perubahan itu terjadi”— (Communis Opinio Doctorum)
Beberapa pekan belakangan ini, algoritma media sosial kita nyaris tak memberi ruang bagi isu lain selain soal kursi Wakil Presiden.
Bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi pada awal Oktober 2026 yang menyoal keabsahan dokumen pendidikan yang dipakai Wakil Presiden ketika mencalonkan diri pada Pemilu 2024, disusul putusan kasasi Mahkamah Agung pada akhir Oktober yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang bersangkutan, riuh itu bergulir ke Senayan.
Baca di: Koran digital Malut Post edisi Kamis, 19 November 2026
Pada 11 November, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usul penggunaan hak menyatakan pendapat sebagai langkah awal pemakzulan. Rapat paripurna untuk mengumumkan usul itu dijadwalkan keesokan harinya pukul 14.00 WIB.
Rapat itu tidak pernah terjadi. Kamis, 12 November 2026, sekitar tiga jam sebelum paripurna dimulai, Wakil Presiden datang ke Kompleks Parlemen dan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Pimpinan MPR.
Paripurna DPR dibatalkan. Sehari kemudian, Rapat Gabungan MPR menetapkan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden pengganti pada 2 Desember 2026, sekaligus menyurati Presiden agar mengusulkan dua nama calon.
Dalam hitungan hari, ruang publik dipenuhi tafsir. Setidaknya ada tiga simpul perdebatan yang mengitarinya. Pertama, soal syarat.
Apakah cacat dokumen pendidikan termasuk keadaan “tidak lagi memenuhi syarat” sebagaimana dimaksud Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945, ataukah syarat pendidikan hanyalah syarat administratif yang ranahnya diskualifikasi, bukan pemakzulan?
Muncul pula pertanyaan yang lebih halus, yakni apakah persoalan ini masuk kualifikasi “tidak pernah memenuhi syarat pencalonan” atau “tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat”. Kedua, soal jalan pemberhentian.
Baca Halaman Selanjutnya..