Wagub Malut Lantik Tiga Pejabat Eselon II
Sofifi, malutpost.com – Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Malut) Sarbin Sehe, melantik tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut.
Pelantikan berlangsung di Aula Nuku, lantai IV Kantor Gubernur, Kamis (19/11/2026).
Tiga pejabat tersebut masing-masing Zulkifli Bian sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara, Dedy Kotambunan sebagai Kepala Dinas Perhubungan, dan Mulyadi Tutupoho sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
Pelantikan tersebut sekaligus mengakhiri status pelaksana tugas (Plt) pada jabatan Kepala BKD yang sebelumnya dijalankan Zulkifli Bian. Sementara Mulyadi Tutupoho sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan.
Pengangkatan ketiga pejabat tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 800.1.3.3/KEP/JPTP-MU/011/XI/2026 tertanggal 18 November 2026.
Sarbin Sehe menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan atau kebanggaan, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja, integritas, dan pelayanan nyata kepada masyarakat.
Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta menunjukkan hasil kerja yang terukur.
Menurut Sarbin, tantangan birokrasi semakin besar karena setiap kebijakan dan kinerja pemerintah tidak terlepas dari perhatian serta pengawasan masyarakat.
"Karena itu, kritik publik harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan. Jabatan itu bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk melayani," tegas Sarbin.
Secara khusus, Sarbin mengingatkan pentingnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Penempatan pejabat harus didasarkan pada kompetensi, pengalaman, kemampuan teknis, serta rekam jejak kinerja, bukan karena kedekatan maupun kepentingan tertentu.
Ia berharap BKD di bawah kepemimpinan definitif Zulkifli Bian mampu memperkuat tata kelola manajemen ASN yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, pembenahan administrasi kepegawaian melalui pemanfaatan teknologi digital dan layanan elektronik juga perlu dipercepat agar pelayanan kepegawaian semakin efektif dan memberikan kepastian bagi ASN.
Kepada Kepala Dinas Perhubungan yang baru, Sarbin menekankan pentingnya peningkatan konektivitas transportasi darat dan laut. Sebagai daerah kepulauan, Maluku Utara membutuhkan sistem transportasi yang mampu mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi antardaerah.
Ia meminta sektor perhubungan tidak hanya berorientasi pada urusan administrasi, tetapi juga mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.
Sarbin berharap ketiga pejabat yang dilantik dapat segera menunjukkan kinerja terbaik, membangun budaya kerja yang berintegritas, serta menjawab kepercayaan yang diberikan melalui pengabdian kepada daerah.
"Jaga amanah ini, jaga integritas, dan buktikan kepercayaan yang diberikan melalui kerja nyata," pungkasnya. (nar)