Kapolda Malut Didesak Telusuri Kendaraan Operasional Bodong di PT ANI
Sofifi, malutpost.com – Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol. Arif Budiman, didesak membentuk tim gabungan yang melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) untuk mendalami dugaan keberadaan kendaraan operasional milik PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur.
Desakan tersebut menyusul informasi mengenai sejumlah kendaraan operasional milik PT ANI yang diduga tidak teregistrasi secara resmi dan tidak membayar pajak kendaraan karena tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau diduga bodong.
Desakan itu disampaikan Praktisi Hukum Maluku Utara, Julfandi Gani, saat dimintai tanggapan, Rabu (18/11/2026).
Menurut Julfandi, keberadaan kendaraan operasional dan alat berat yang diduga tidak memiliki dokumen resmi di area tambang PT ANI bukan lagi sekadar persoalan kelalaian, melainkan bentuk pengabaian terhadap aturan yang berlaku.
Ia menilai, persoalan tersebut semakin serius menyusul berkas perkara kecelakaan maut di Soagimalaha yang baru saja dikembalikan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal ini juga menjadi sorotan di tengah adanya dugaan truk operasional tanpa pelat nomor serta dokumen izin Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang belum lengkap.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan adanya dugaan pemaksaan operasional kendaraan yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan keselamatan.
Karena itu, Julfandi menilai pembentukan tim gabungan Ditreskrimum dan Ditlantas Polda Maluku Utara penting dilakukan untuk menelusuri informasi tersebut, terutama terkait status registrasi dan kelengkapan dokumen kendaraan.
“Kapolda jangan tunggu sampai bukti-bukti dihilangkan. Seluruh unit milik perusahaan maupun kontraktornya segera diaudit fisiknya dan ditindak tegas jika terbukti ilegal,” pintanya.
Ia mengingatkan, jika kendaraan operasional yang diduga bodong terus dibiarkan beroperasi, keselamatan pekerja dan masyarakat di lingkar tambang dapat terancam.
“Pembiaran ini tidak hanya merugikan negara dari sisi pajak, tapi juga bisa memicu kemarahan dan konflik sosial di tengah masyarakat karena Polda terlihat tumpul di hadapan perusahaan,” tandasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Malut, Kombes Pol. Hadi Poerwanto, saat dikonfirmasi mengaku belum dapat memberikan banyak keterangan karena masih menunggu respons dari pimpinan, dalam hal ini Kapolda Maluku Utara.
“Kalau saya no comment dulu ya, nanti kita tunggu perintah dari Kapolda saja,” pungkasnya. (one)