APEKSI Dorong Reformasi Legislasi, Tauhid Sampaikan Enam Usulan ke DPD RI
Ternate, malutpost.com – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam siklus pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat pemerintah kota. Persoalan tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas regulasi daerah.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua II Pengurus Pusat APEKSI yang juga Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, dalam Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam forum tersebut, Tauhid menjelaskan bahwa rendahnya produktivitas regulasi daerah bukan disebabkan minimnya kemauan pemerintah daerah. Sebaliknya, kondisi ini dipengaruhi krisis kapasitas kelembagaan serta beban ganda regulasi dari pemerintah pusat.
Berdasarkan hasil inventarisasi APEKSI terhadap sejumlah kota anggota, realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) menunjukkan tren yang memprihatinkan.
Pada 2025, realisasi Propemperda hanya mencapai sekitar 49,5 persen atau 51 dari total 103 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Angka tersebut kembali merosot hingga pertengahan November 2026, yakni sekitar 31,1 persen.
Selain rendahnya capaian, pembahasan regulasi juga cenderung menumpuk pada Triwulan IV atau menjelang akhir tahun. Kondisi ini berisiko mengurangi kedalaman pembahasan dan telaah substansi regulasi.
Persoalan lainnya adalah regulatory lag atau kesenjangan implementasi. Sejumlah Perda yang telah diundangkan belum dapat berjalan optimal karena Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai aturan pelaksana terlambat diterbitkan atau bahkan belum ditetapkan.
APEKSI juga mencatat evaluasi pasca-pembentukan regulasi (ex-post review) masih sangat minim. Sejak 2025, baru sekitar 11 persen Perda yang berlaku telah dievaluasi.
Dari hasil kajian tersebut, APEKSI mengidentifikasi empat persoalan utama yang menghambat pemerintah kota dalam membentuk regulasi yang efektif.
Pertama, volatilitas regulasi pusat tanpa sistem peringatan dini (early warning). Kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD), Barang Milik Daerah (BMD), penataan perangkat daerah hingga penyesuaian pidana, kerap mengalami perubahan cepat tanpa disertai informasi dini secara resmi.
Akibatnya, pemerintah kota selama ini lebih banyak mengandalkan jalur informal, seperti grup WhatsApp kepala bagian hukum maupun pemberitaan media massa.
Kedua, rantai birokrasi yang berlapis dan perbedaan standar harmonisasi. Proses harmonisasi, fasilitasi gubernur hingga evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai membutuhkan waktu panjang tanpa standar waktu baku yang mengikat.
Padahal, beban harmonisasi di daerah juga didominasi oleh Rancangan Perkada yang jumlahnya mencapai puluhan dokumen setiap tahun.
Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) perancang peraturan perundang-undangan dan anggaran yang terfragmentasi. Mayoritas pemerintah kota mengalami kekurangan tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Bahkan, terdapat kota yang belum memiliki tenaga perancang sama sekali, meskipun harus mengajukan puluhan Raperda dan Raperkada.
Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya anggaran untuk seluruh siklus legislasi serta belum tersedianya tenaga ahli hukum di DPRD.
Keempat, adanya mandat baru tanpa kejelasan dukungan fiskal (unfunded mandates). Kewajiban membentuk kelembagaan atau menjalankan program baru dari pemerintah pusat kerap dibebankan kepada daerah tanpa diimbangi skema pendanaan melalui transfer pusat yang memadai.
Untuk memperkuat otonomi daerah dan menciptakan kepastian hukum di kawasan perkotaan, APEKSI melalui Tauhid Soleman turut mengusulkan enam pilar reformasi legislasi yang diharapkan dapat dikawal bersama BULD DPD RI dan pemerintah pusat.
Enam pilar tersebut meliputi, pertama, peringatan dini dan transisi wajib melalui pembangunan kanal notifikasi resmi yang terintegrasi, seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Selain itu, pedoman teknis diharapkan dapat diterbitkan bersamaan dengan regulasi induknya.
Kedua, penyatuan standar harmonisasi dengan menyelaraskan standar telaah antara Kementerian Hukum, Kemendagri dan pemerintah provinsi. APEKSI mengusulkan adanya batas waktu maksimal yang mengikat, yakni 7–10 hari kerja untuk setiap tahapan.
Ketiga, penerapan prinsip money follows function, yakni memastikan setiap pendelegasian kewenangan atau mandat baru dari pemerintah pusat disertai kejelasan skema pendanaan bagi daerah.
Keempat, penguatan kapasitas dan penyediaan model law melalui afirmasi formasi Jabatan Fungsional Perancang, penyediaan bank templat Perda, serta instrumen evaluasi dampak regulasi yang sederhana.
Kelima, mendorong partisipasi publik yang bermakna melalui penyusunan panduan baku dan penyediaan platform uji publik secara daring agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara optimal.
Keenam, transparansi pembiayaan legislasi dengan menerapkan standardisasi pos anggaran untuk seluruh siklus legislasi yang jelas dan seragam di setiap daerah.
Melalui dialog nasional tersebut, APEKSI menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi mitra strategis pemerintah pusat dan BULD DPD RI. APEKSI juga siap menjadi pusat berbagi dokumen model Perda serta praktik baik antarkota.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan perkotaan yang lebih modern, cerdas, dan berkeadilan. (van)